Berita

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia/Ist

Politik

Rentan Dimonopoli, Garuda Indonesia Harus Dipertahankan

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 18:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penutupan maskapai berplat merah, Garuda Indonesia mendapat penolakan dari Komisi V DPR RI.

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menjelaskan, meski Garuda sedang terlilit utang hingga terancam pailit, opsi penutupan maskapai kebanggaan Indonesia itu tidak relevan.

"Garuda harus dipertahankan. Banyak cara untuk selamatkan Garuda. Menteri dan direksi harus berpikir keras, jangan menyerah," kata Darmadi kepada wartawan, Rabu (20/10).


Darmadi mengatakan, masih banyak cara atau opsi lain yang tersedia guna menyelamatkan Garuda dari berbagai macam persoalan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan opsi debt to equity swap atau mengubah skema utang ke dalam bentuk kepemilikan saham atau penyertaan modal.

"Jika opsi debt to equity swap digunakan, maka struktur kepemilikan bisa berubah. Mau enggak mau harus dilakukan agar Garuda tidak terancam tutup," jelas politisi PDIP itu.

Sejauh ini, performa Garuda dalam menyediakan penerbangan bagi masyarakat sudah cukup memuaskan. Ia pun heran ada pihak-pihak yang menganjurkan penutupan Garuda.

"Meskipun memang equity negatif, tapi brand equity-nya bagus dan positif. Nilai aset tinggi, awareness tinggi, asosiasi brand Garuda banyak dan positif," sambungnya.

Di sisi lain, jika dilihat dari aspek secara keseluruhan, persoalan yang dialami Garuda hanya bersifat parsial. Itu artinya, tidak fair jika hanya karena satu dua persoalan, Garuda langsung ditutup.

Apalagi ada opsi pangsa pasar diambil oleh Pelita. Baginya, hal ini akan sulit lantaran Garuda Indonesia memiliki sejarah tersendiri bagi Tanah Air.

"Ikatan historis Garuda dengan bangsa ini tidak bisa begitu saja bisa dipindahkan ke Pelita Air. Dalam kerangka memonopoli sektor penerbangan, pihak-pihak inilah yang ingin agar Garuda sebagai pesaing dimatikan langkahnya," tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya