Berita

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia/Ist

Politik

Rentan Dimonopoli, Garuda Indonesia Harus Dipertahankan

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 18:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penutupan maskapai berplat merah, Garuda Indonesia mendapat penolakan dari Komisi V DPR RI.

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menjelaskan, meski Garuda sedang terlilit utang hingga terancam pailit, opsi penutupan maskapai kebanggaan Indonesia itu tidak relevan.

"Garuda harus dipertahankan. Banyak cara untuk selamatkan Garuda. Menteri dan direksi harus berpikir keras, jangan menyerah," kata Darmadi kepada wartawan, Rabu (20/10).


Darmadi mengatakan, masih banyak cara atau opsi lain yang tersedia guna menyelamatkan Garuda dari berbagai macam persoalan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan opsi debt to equity swap atau mengubah skema utang ke dalam bentuk kepemilikan saham atau penyertaan modal.

"Jika opsi debt to equity swap digunakan, maka struktur kepemilikan bisa berubah. Mau enggak mau harus dilakukan agar Garuda tidak terancam tutup," jelas politisi PDIP itu.

Sejauh ini, performa Garuda dalam menyediakan penerbangan bagi masyarakat sudah cukup memuaskan. Ia pun heran ada pihak-pihak yang menganjurkan penutupan Garuda.

"Meskipun memang equity negatif, tapi brand equity-nya bagus dan positif. Nilai aset tinggi, awareness tinggi, asosiasi brand Garuda banyak dan positif," sambungnya.

Di sisi lain, jika dilihat dari aspek secara keseluruhan, persoalan yang dialami Garuda hanya bersifat parsial. Itu artinya, tidak fair jika hanya karena satu dua persoalan, Garuda langsung ditutup.

Apalagi ada opsi pangsa pasar diambil oleh Pelita. Baginya, hal ini akan sulit lantaran Garuda Indonesia memiliki sejarah tersendiri bagi Tanah Air.

"Ikatan historis Garuda dengan bangsa ini tidak bisa begitu saja bisa dipindahkan ke Pelita Air. Dalam kerangka memonopoli sektor penerbangan, pihak-pihak inilah yang ingin agar Garuda sebagai pesaing dimatikan langkahnya," tandasnya.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:17

Adu Prospek Sesi II: BNBR-BRMS-BUMI, Mana yang Lebih Tangguh?

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:11

Sandiaga Uno: Jangan Masuk Politik karena Uang

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:06

Grup Bakrie Jadi Sorotan, Saham DEWA dan BRMS Pimpin Pergerakan di Sesi Siang

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:56

Angkot Uzur Tak Boleh Lagi Wara Wiri di Kota Bogor

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:53

BNBR Fluktuatif di Sesi I: Sempat Bertahan di Rp230, Kini Menguji Level Support Rp200

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:48

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Sufmi Dasco Tegaskan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:35

Ekspor Ekonomi Kreatif RI Catat Tren Positif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:29

Aplikasi jadi Subsektor Tertinggi Investasi Ekonomi Kreatif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:16

Selengkapnya