Berita

Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai/Net

Dunia

Hamid Karzai: Sebelum Minta Diakui Dunia, Taliban Perlu Legitimasi Dalam Negeri Lewat Loya Jirga

SENIN, 18 OKTOBER 2021 | 21:40 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Setelah mengambil alih kendali pemerintahan Afghanistan sejak pertengahan Agustus lalu, Taliban sibuk melakukan diplomasi dan lobi ke berbagai negara demi mendapatkan pengakuan.

Tetapi ada tugas lain yang seharusnya dilakukan oleh Taliban lebih dulu, yaitu mendapatkan pengakuan dari rakyat Afghanistan itu sendiri.

Begitu kiranya pesan yang ingin disampaikan oleh mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai dalam sebuah wawancara eksklusif bersama VOA, yang dikutip pada Senin (18/10).


"Legitimasi di negara kita sendiri untuk pemerintahan ini (Taliban) atau untuk pemerintahan lainnya adalah dasar pengakuan oleh negara dan komunitas internasional," kata Karzai.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya Taliban mengadakan pemilihan atau penunjukkan di Loya Jirga, majelis khusus suku Pashtun.

Loya Jirga dianggap sebagai majelis agung tradisional yang bisa menunjuk kepala negara, mengesahkan undang-undang, hingga menyelesaikan berbagai isu nasional.

"Bagaimana mewujudkan legitimasi di dalam negeri tentu saja didasarkan pada pemilihan, atau dalam kasus Afghanistan, terutama dalam keadaan saat ini, ekspresi kehendak rakyat Afghanistan melalui Loya Jirga dan pengenalan konstitusi, dan sebagainya," jelas Karzai.

Karzai hanya satu dari segelintir tokoh politik Afghanistan yang masih bertahan setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban.

Mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri ketika Taliban hendak menginjakkan kakinya di ibukota Kabul. Banyak pejabat tinggi dan elit Afghanistan lainnya juga turut kabur ke luar negeri.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya