Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin akan menginjak dua tahun memimpin Indonesia/Net
Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin telah memasuki usia dua tahun kepemimpinan. Banyak kalangan turut mengevaluasi kinerja presiden dan wakil presiden untuk menjadikan Indonesia agar lebih baik di sisa kepemimpinannya.
Kepala Bidang Komunikasi Strategis Partai Demokrati Herzaky Mahendra Putra menyampaikan bahwa Jokowi-Maruf Amin memiliki tantangan besar ihwal kekuatan absolut. Sebab saat ia menjalankan pemerintahan, mayoritas parlemen menjadi koalisi pemerintah.
Menurutnya, Dengan kekuatan politik parlemen yang saat ini mencapai 82 persen, kebijakan apapun yang akan diambil pemerintah, dengan mudah bisa disetujui parlemen.
"Tantangan terbesar Jokowi-Maruf adalah menghindari godaan menuju absolutisme power yang berakibat buruk pada demokrasi Indonesia. Bahkan, suara rakyat yang berbeda dengan apa yang dikehendaki pemerintah, bisa dianggap angin lalu saja di kala pemerintah sudah punya mau,†ucap Herzaky kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/10).
Herzaky memberikan contoh nyata absolutisme power yang menguasai kepemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Salah satunya, mulusnya Omnibus Law UU Cipta Kerja pada tahun 2020. Saat itu, masyarakat banyak yang menentang. Di parlemen Demokrat menjadi satu-satunya kekuatan besar yang menolak secara frontal dengan walk out tatkala sidang paripurna yang berencana mengesahkan RUU Omnibus Law menjadi UU.
Selain itu, akhir-akhir ini telah mencuat wacana Presiden tiga periode. Herzaky melihat ada pihak yang ingin menggoda Presiden Jokowi untuk mengentalkan kekuasannya dengan mengamandemen UUD 1945.
"(Sekelompok pihak) berupaya menggoda Presiden Jokowi untuk mengentalkan kekuasaannya melebihi apa yang dibatasi Konstitusi, dengan berupaya mengusulkan amandemen Konstitusi. Menuju apa yang pernah digaungkan ratusan abad lalu oleh seorang raja,
l’etat c’est moi. Negara adalah saya. Seakan-akan Presiden melebihi Konstitusi,†katanya.
"Apa yang diinginkan Presiden, bahkan Konstitusipun akan diubah sesuai dengan keinginan Presiden,†tegasnya menambahkan.
Pihaknya mensyukuri hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih terkesan menolak adanya wacana penambahan jabatan presiden. Sebab, kalau Jokowi menerima akan menjadi daftar panjang kekecewaan masyarakat dan sinyal taat terhadap konstitusi.
"Suatu sinyal positif yang patut kita jaga betul agar tidak mendadak berubah. Karena kalau sampai itu terjadi, demokrasi kita akan kembali ke masa kelam, bahkan lebih kelam dibandingkan dengan Orde Baru,†tutupnya.
