Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di kota Okuma, prefektur Fukushima, timur laut Jepang/Net
Perdana Menteri baru Jepang Fumio Kishida mengatakan rencana pembuangan air limbah massal yang disimpan di pembangkit nuklir Fukushima yang hancur akibat tsunami tidak dapat ditunda, meskipun ada kekhawatiran dari penduduk setempat.
Hal ini ia pastikan saat berbicara di sela kunjungan pertamanya ke fasilitas tersebut sejak menjabat. Dia menegaskan bahwa pemerintahnya akan bekerja untuk meyakinkan penduduk di sekitar pabrik tentang keamanan teknis proyek pembuangan air limbah.
Pabrik Fukushima Daiichi diketahui mengalami tiga kali kehancuran pada tahun 2011 setelah gempa bumi besar dan tsunami.
Tur singkat Kishida ini dilakukan bersama pihak operatornya, Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) dan berfokus pada pembahasan soal penghentian pembangkit yang sedang berlangsung serta sejumlah besar air yang diolah tetapi masih mengandung radioaktif yang tersimpan di sana.
"Saya sangat yakin bahwa masalah air adalah masalah penting yang tidak boleh ditunda," kata Kishida, seperti dimuat
Channel News Asia.
Pemerintah dan TEPCO mengumumkan rencana pada bulan April untuk mulai melepaskan air ke Samudra Pasifik pada musim semi 2023 selama rentang beberapa dekade.
Rencana tersebut telah ditentang keras oleh para nelayan, penduduk, dan tetangga Jepang, termasuk termasuk China dan Korea Selatan.
Air pendingin yang terkontaminasi terus bocor dari reaktor yang rusak sejak bencana. Air telah dipompa dari ruang bawah tanah dan disimpan di sekitar 1.000 tangki yang menurut operator akan mencapai kapasitasnya akhir tahun depan.
Pejabat Jepang mengatakan banyak yang mengatakan sebelumnya bahwa pembuangan air sangat diperlukan untuk pembersihan pabrik, dan pelepasannya ke laut adalah pilihan yang paling realistis.
Kishida mengatakan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk mengatasi kekhawatiran pembuangan air akan merugikan perikanan lokal dan industri lainnya.
“Kami akan memberikan penjelasan tentang keamanan (pembuangan) dari sudut pandang ilmiah dan transparansi untuk menghilangkan berbagai kekhawatiran,†kata Kishida.
Jepang juga telah meminta bantuan dari Badan Energi Atom Internasional untuk memastikan pembuangan tersebut memenuhi standar keamanan global.
