Berita

Presiden Perancis Emmanuel Macron menghadiri peringatan kejadian berdarah 17 Oktober 1961 di mana sejumlah warga Aljazair dibunuh oleh polisi Paris/BBC

Dunia

Emmanuel Macron: Pertumpahan Darah Pengunjuk Rasa Aljazair di Paris Tahun 1961 Tidak Termaafkan

MINGGU, 17 OKTOBER 2021 | 19:21 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pertumpahan darah yang terjadi akibat tindakan keras yang dilakukan terhadap pengunjuk rasa Aljaziar yang dilakukan oleh polisi di Paris 60 tahun silam merupakan kejahatan yang tidak termaafkan.

Begitu kata Presiden Perancis Emmanuel Macron pada peringatan kejadian berdarah itu akhir pekan ini (Minggu, 17/10).

Menengok kembali lembaran sejarah. Pada 17 Oktober 1961, polisi Prancis menyerang demonstran Aljazair. Beberapa di antaranya bahkan ditembak. Jumlah pasti korban meninggal dunia pada saat itu tidak diketahui, tetapi beberapa pihak mengatakan bahwa jumlahnya mencapai ratusan.


Sejak saat itu, tanggal 17 Oktober selalu diperingati untuk mengenang tragedi berdarah yang mencoreng wajah kepolisian Perancis. Namun sejak saat itu, tidak satu pun presiden Perancis yang berkuasa hadir dalam peringatan tahunan tersebut.

Macron merupakan presiden Perancis pertama yang menghadiri peringatan tersebut. Dia bergabung dengan peringatan yang digelar di samping jembatan di atas Sungai Seine yang merupakan titik awal unjuk rasa pada tahun 1961.

Macron mengatakan kepada kerabat korban pada peringatan 60 tahun pertumpahan darah bahwa kejahatan dilakukan di bawah komando kepala polisi Paris Maurice Papon yang terkenal kejam. Papon terungkap pada tahun 1980an, telah bekerja sama dengan pasukan Nazi yang menduduki dalam Perang Dunia Kedua dalam memindahkan orang-orang Yahudi ke kamp kematian Nazi.


Kantor Macron mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa aksi unjuk rasa tahun 1961 itu ditekan secara brutal, keras dan berdarah. Sekitar 12.000 warga Aljazair ditangkap, banyak yang terluka dan puluhan lainnya tewas.

Namun apa yang dilakukan oleh Macron masih dianggap belum cukup oleh para aktivis. Mereka mengharapkan pengakuan tanggung jawab yang lebih kuat.

Macron hanya menyampaikan sepatah-dua patah kata dan tidak memberikan pidato publik. Sebagai gantinya, Istana lysée hanya mengeluarkan pernyataan tertulis.

"Pernyataan presiden adalah kemajuan tetapi tidak lengkap. Kami berharap lebih", kata aktiis dari asosiasi anti-rasisme Afrika93 bernama Mimouna Hadjam.

"Papon tidak bertindak sendiri. Orang-orang disiksa, dibantai di jantung kota Paris dan para petinggi tahu," tambah Hadjam seperti dikabarkan AFP.

Sementara itu, sejarawan Emmanuel Blanchard mengatakan bahwa komentar Macron mewakili kemajuan yang lebih jauh daripada para pendahulunya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya