Jokowi Izinkan KCJB Pakai APBN, PAN Jabar: Mending Buat Pengembangan UMKM

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Barat menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo menggunakan APBN untuk menutupi pembengkakan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

PAN Jabar menilai, daripada membiayai proyek yang belum tentu manfaatnya dirasakan oleh “orang kecil”, lebih baik uang negara itu digunakan untuk pengembangan UMKM, program peningkatan ekspor, dan program lain yang sejenis.

"Misalkan swakarya, program UMKM, peningkatkan komoditas yang bisa diekspor. Hal-hal seperti itu saya kira penting untuk didahulukan setelah sektor kesehatan dan pendidikan," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar, Hasbullah Rahmat, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (15/10).

Hasbullah menerangkan, KCJB adalah  proyek yang bersifat businesa to business dan tak melibatkan pemerintah. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan yang terlibat seharusnya mencari sumber pembiayaan sendiri tanpa harus membebani APBN.

"APBN kita ini sudah cukup tergerus untuk penanganan Covid-19 maupun membayar utang pokok dan bunga luar negeri yang cukup besar yang melampaui dari total APBN kita," paparnya.

"Kalau investasi yang dikelola oleh BUMN Indonesia dan Tiongkok harus mencari sumber dana dari sindikasi perbankan. Tidak harus di-cover melalui APBN," tegasnya.

Sekali lagi, Hasbullah mengimbau agar APBN digunakan untuk membiayai hal-hal krusial. Lain baik untuk menumbuhkan perekonomian kerakyatan maupun membangun sumberdaya manusia. Bukan untuk melanjutkan proyek kereta cepat.