Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo/Net

Politik

Lindungi Rakyat, Rahmad Handayo: Aturan Ketat Karantina di Indonesia Harus Dihargai

JUMAT, 15 OKTOBER 2021 | 17:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah mengeluarkan aturan ketat untuk para wisatawan mancanegara atau WNI yang baru saja pulang dari negara lain. Mereka yang datanf dari luar negeri diharuskan melakukan karantina selama lima hari di hotel-hotel yang telah ditunjuk pemerintah.

Namun demikian, aturan tersebut dinilai memberatkan terlebih adanya seorang influencer yang boleh Isoman di luar hotel.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyampaikan, pemberlakuan aturan di sejumlah negara banyak yang super ketat soal karantina ini.


Menurut politisi PDIP itu, masalah isolasi mandiri di hotel atau di luar hotel bisa didiskusikan.

"Inggris juga sangat ketat ketika kita mau ke Inggris maupun negara Eropa lain juga harus isolasi. Kaitan dengan isolasi di hotel maupun yang lain itu bisa didiskusikan. Bukan tanpa alasan saya kira (soal aturan itu) tapi hotel kan tidak harus mahal,” ucap Rahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/10).

Legislator asal Boyolali ini menegaskan, wisatawan asing yang datang ke Indonesia seharusnya dapat memperhitungkan akan melakukan karantina lima hari sebelum plesiran di sejumlah lokasi wisata di Indonesia.

Dengan demikian, pada saat tiba di Indonesia, tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut.

“Namanya wisata kan memang harus diperhitungkan (ada isolasi) apalagi kita saat ini mengalami pandemi saya kira terkait dengan hotel agau di tempat yang lain saya kira menjadi pertanyaan ketika wisata di luar negeri masih sepi,” katanya.

Dia menambahkan, banyak orang yang belum berani melakukan wisata di sejumlah negara lain. Penyebabnya, pandemi yang masih belum kelar ditangani.

Meski demikian, Rahmad meminta agar para wisatawan asing menghormati aturan Indonesia soal karantina ini.

"Saya kira orang mau wisata juga masih pada takut, sehingga harus dipahami dan dihormati, itu hak warganegara, hak pemerintah kita untuk melindungi warganegara kita,” katanya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya