Pengaruhnya di HMI dan KAHMI Tidak Kuat, Saran Pangi Jokowi Jangan Ragu Copot Mahfud MD

Tidak terlalu menjadi persoalan jika Presiden Joko Widodo ingin mengganti Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Kabar akan digantinya Mahfud MD, muncul setelah ada bocoran dari elite partai politik koalisi pemerintah yang mengatakan pasang surut isu perombakan kabinet.

Informasi yang beredar pasang surut penentuan waktu reshuffle karena Presiden Jokowi menunggu masa pensiun Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI sebelum dilantik menjadi Menko Polhukam.

Kabar akan dicopotnya Mahfud MD, memunculkan spekulasi bahwa akan ada dampak sosial terhadap Presiden Jokowi. Hal ini mengingat, posisi Mahfud MD yang merupakan kader senior Nahdlatul Ulama dan Presidium Nasional KAHMI.

Soal kekhawatiran itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, tidak akan berdampak banyak kepada Presiden Jokowi. Alasannya, Mahfud tidak punya pengaruh politik yang cukup kuat baik di NU ataupun KAHMI.

"Saya lihat tidak terlalu kuat linkage Mahfud di NU dan KAHMI," kata Pangi Syarwi Chaniago kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/10).

Apalagi, kata Pangi, dalam survei terbaru Voxpol Center, kinerja Mahfud masih belum bisa dikatakan memuaskan berdasarkan pada penilaian publik.

"Karena selama ini kerja Mahfud dalam hasil riset survei Voxpol juga belum maksimal dan memuaskan dalam hal ini pada posisi sebagai Menko Polhukam," terangnya.

Lebih penting lagi, lanjutnya, persoalan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

"Apalagi kursi menteri hak prerogatif presiden, mau diganti atau tidak itu hak presiden," pungkasnya.