Berita

Temuan Survei SMRC terkait sikap masyarakat terhadapa UUD 1945/Repro

Politik

Temuan SMRC, Sebagian Besar Masyarakat Tolak Amandemen UUD 1945

JUMAT, 15 OKTOBER 2021 | 14:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rakyat Indonesia secara umum tidak menghendaki adanya amandemen atau perubahan konstitusi UUD 1945. Tepatnya, 78 persen publik memandang UUD 1945 adalah rumusan terbaik sebagai landasan berbangsa.

Hal tersebut terekam dalam survei nasional yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam webinar bertajuk ‘Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen UUD 1945’.

"Mayoritas warga yakni 66 persen, menilai bahwa UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik," ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas dalam paparannya, Jumat (15/10).


Sementara, kata Sirojuddin Abbas, sebanyak 12 persen responden menilai, walaupun UUD 1945 buatan manusia dan mungkin ada kekurangan, sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik.

"Sehingga total ada 78 persen yang tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945," katanya.

Untuk memandang perlunya amandemen, ada 11 persen yang berpendapat beberapa pasal dari UUD 1945 perlu diubah atau dihapus. Selanjutnya, 4 persen responden yang menilai UUD 1945 sebagian besar harus diubah.

"Sisanya masih ada yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 7 persen," pungkasnya.

Survei ini digelar pada medio 15-21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1220 responden dipilih secara acak.

Adapun metode yang dipakai multistage random sampling dengan margin of error survei diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya