Berita

Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat, Sigit Raditya/Ist

Politik

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

KAMIS, 14 OKTOBER 2021 | 18:14 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kelompok KLB ilegal mengatasnamakan Demokrat yang digawangi Moeldoko dkk diminta tidak mendiskreditkan Menko Polhukam, Mahfud MD terkait polemik gugatan AD/ART Demokrat.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menko Mahfud MD menyebut gugatan kubu Moeldoko yang menggandeng Yusril Ihza Mahendra akan sia-sia. Pernyataan ini lantas dikritik habis oleh kubu Moeldoko karena dinilai mencampuri urusan internal partai.

"Orang kalap sering silap. Mereka mengabaikan fakta bahwa ini bukan konflik internal Partai Demokrat," tegas Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat, Sigit Raditya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/10).


Sigit mengatakan, hingga kini Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih solid.

"Sejak awal Ketum AHY sudah menegaskan bahwa yang terjadi adalah upaya pihak eksternal di bawah pimpinan Moeldoko mengudeta Partai Demokrat. Isnaini (eks kader Demokrat) sudah diberhentikan, jadi tidak pantas menyebut diri sebagai bagian internal partai," lanjutnya.

Atas dasar itu, ia menilai larangan kubu Moeldoko terhadap Menko Polhukam untuk tidak berkomentar mengenai polemik gugatan tidak masuk akal.

"Pernyataan dia ini menunjukkan karakter asli anak buah Moeldoko yang pada dasarnya tidak rasional dan tidak demokratis. Padahal sebagai ahli hukum tata negara, Prof Mahfud sedang menjalankan tugas intelektualnya," jelasnya.

Di sisi lain, Sigit mengaku heran melihat pendukung Moeldoko berani mendiskreditkan Menko Polhukam yang notabene merupakan rekan kerja KSP Moeldoko dalam kabinet Presiden Jokowi.

"Ulah dan pernyataan yang kebablasan seperti ini hanya akan makin mencoreng reputasi KSP Moeldoko," tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya