KPK Bekali Petinggi KPU dan Bawaslu Penguatan Antikorupsi

Untuk menciptakan iklim politik yang bersih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penguatan antikorupsi.

Tujuannya, untuk penyelenggara negara berintegritas (Paku Integritas) kepada jajaran pejabat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Acara ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (14/10).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengatakan, sektor politik menjadi salah satu sektor yang menjadi konsen KPK sejak lama.

"KPK telah melakukan berbagai kajian di sektor politik," ujar Wawan.

Sejak 2012 kata Wawan, KPK telah melakukan kajian sistem dan partai politik yang dilanjutkan dengan sejumlah program maupun kajian lebih lanjut.

Beberapa kajian itu seperti kajian sistem parlemen, program Pemilu berintegritas, kajian sistem integritas partai politik, program politik cerdas berintegritas, kajian pembenahan sistem pilkada.

Selain itu, KPK pernah melakukan RUU parpol, kajian pendanaan Parpol, hingga insersi pendidikan antikorupsi pada parpol dan penyelenggaraan Bimtek program antikorupsi bagi penyelenggara dan pemilih.

Sebagai institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan Pemilu, KPK juga telah bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk mendorong pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.

"Melalui kegiatan ini, KPK berharap dapat memberikan penguatan antikorupsi sebagai benteng integritas dalam pelaksanaan tugas," kata Wawan.

Dalam acara ini, dihadiri oleh para petinggi KPU diantaranya: Ketua KPU, Ilham Saputra beserta enam anggota KPU, Sekretaris Jenderal, Inspektur Utama, Deputi Bidang Administrasi, dan Deputi Bidang Teknis.

Sementara dari Bawaslu hadir Ketua Bawaslu, Abhan beserta empat anggota Bawaslu, Inspektur Utama, Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan Deputi Bidang Dukungan Administrasi. Para pejabat eselon satu tersebut didampingi oleh pasangan masing-masing.