Berita

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi /Net

Politik

Pemilih Jokowi dan Prabowo Tak Setuju Perpanjangan Periode Jabatan Presiden

KAMIS, 14 OKTOBER 2021 | 14:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penolakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode terekam dalam survei teranyar Indikator Politik Indonesia yang membahas soal rencana amendemen UUD 1945.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, masyarakat yang tidak sepakat masa jabatan presiden diperpanjang dibagi ke dalam dua kategori.

Pertama, masyarakat yang mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019 silam. Jumlah yang tak setuju perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sebesar 58,9 persen.


Sementara keolompok yang kedua adalah pemilih Prabowo Subianto. Dari hasil surveinya, Burhanudin menyebutkan jumlahnya mencapai 87,8 persen.

"Over all pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak setuju (perpanjangan periode jabatan presiden)," ujar Burhanudin dalam Diskusi Publik Fraksi Nasdem yang digelar virtual pada Rabu (13/10).

Di samping itu, Burhanudin juga menyebutkan persepsi dua kelompok lainnya yanng terpotret di dalam surveinya. Yakni, masyarakat umum dan elit atau pemuka opini.

"Elit yang setuju perubahan periode jabatan presiden tiga periode hanya 4 persen. Sedangkan yang tidak setuju itu mencapai 90 persen lebih," katanya.

Sedangkan, lanjut Burhanudin, dari kelompok masyarakat umum yang tak setuju perubahan periode presiden menjadi tiga periode lebih kecil daripada kelompok elit. Namun, angkanya tetap di atas 50 persen.

"Opini publik yang tidak setuju sekitar 70-an persen lebih," imbuhnya.

Survei Indikator Politik Indonsia kali ini dilakukan pada 2-7 September 2021. Jumlah responden kelompok publik sebanyak 1.220 orang, dengan penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Sedangkan responden kelompok elit berjumlah 313 orang dari 16 wilayah di Indonesia. Pemilihan berdasarkan purposif karena tidak adanya populasi tetap terkait kelompok ini.

Survei dilakukan melalui metode wawancara secara langsung dan virtual. Waktu pelaksanaannya dilakukan selama September 2021.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya