Temuan Indikator, Hampir 70 Persen Masyarakat Nyatakan Belum Saatnya UUD 1945 Diamandemen

Indikator Politik Indonesia menyampaikan hasil survei terkait opini publik terhadap amandemen UUD 1945 baik unsur elite masyarakat dari tokoh agamawan, tokoh ormas, dan juga masyarakat sipil.

Hasilnya, 69,0 persen responden menyampaikan bahwa belum saatnya dilakukan amandemen UUD 1945.

Direktur eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menyampaikan publik yang menyatakan sudah saatnya melakukan amandemen UUD 1945 lebih sedikit. Selain itu, ada jawaban publik yang mengatakan tidak tahu.

“Yang mengatakan tidak atau belum saatnya ada perubahan itu di atas 55 persen di kalangan elite lebih tinggi lagi (69,0 persen) hampir 70 persen mengatakan belum saatnya untuk diubah,” ucap Burhanuddin.

Sebagian publik yang menyatakan UUD 1945 perlu diubah lantaran memandang bahwa UUD 1945 bukanlah kitab suci sehingga boleh diubah.

"Jadi mereka memandang UUD45 bukan kitab suci, artinya bisa untuk diamandemen tetapi saat survei dilakukan elit lebih konklusif mengatakan belum saatnya dilakukan amandemen,” imbuhnya.

Burhanudin mengulas temuan surveinya dalam acara FGD secara virtual yang diselenggarakan Fraksi Partai Nasdem,pada Rabu, (13/10). Tema dalam acara itu Urgensi amandemen UUD 1945 ke 5; Kepentingan bangsa atau...?