Berita

Sejumlah ruas jalan di Jakarta yang masih tergenang banjir (Foto: Dokumentasi Istimewa)

Nusantara

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

SABTU, 24 JANUARI 2026 | 06:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang membuka opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau School From Home (SFH) dan Work From Home (WFH) selama periode cuaca ekstrem sebagai langkah yang tepat, adaptif, dan relevan dengan tantangan kota besar seperti Jakarta. 

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai kebijakan ini dinilai bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi cerminan tata kelola kota modern yang menempatkan keselamatan dan keberlanjutan sebagai prioritas.

Menurut Fahira, intensitas hujan tinggi yang berpotensi memicu banjir dan kemacetan ekstrem harus disikapi dengan pendekatan mitigasi risiko yang konkret. 


Opsi belajar dan bekerja dari rumah mampu mengurangi mobilitas warga pada hari-hari berisiko tinggi, sehingga menekan potensi kecelakaan lalu lintas, gangguan kesehatan, serta kelelahan fisik akibat perjalanan yang tidak efisien.

“Saya berharap ke depan, kebijakan SFH dan WFH jadi standar baru sehingga lebih antisipatif atau idealnya dikeluarkan berbasis prakiraan cuaca resmi, seperti peringatan dini BMKG atau sebelum hujan lebat, banjir, dan kemacetan terjadi," kata Fahira melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 24 Januari 2026. 

Dengan demikian, lanjut Fahira, sekolah, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta memiliki waktu untuk menyiapkan penyesuaian secara tertib dan terencana.

Ia mencontohkan, sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat telah lama menjadikan penyesuaian pola kerja dan sekolah berbasis prakiraan cuaca sebagai prosedur baku dalam menghadapi cuaca ekstrem. 

Jakarta, sebagai kota global yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, dinilai perlu mengadopsi praktik serupa secara lebih konsisten.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya