Berita

Presentasi hasil survei Indikator Politik Indonesia dalam FGD yang digelar Partai Nasdem/Repro

Politik

Survei Indikator: Mayoritas Ekonomi Rumah Tangga Warga Indonesia Memburuk

RABU, 13 OKTOBER 2021 | 16:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mayoritas warga negara Indonesia menyebut ekonomi rumah tangganya memburuk selama pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam acara FGD virtual yang digagas Partai Nasdem bertemakan "Urgensi Amandemen UUD 1945 Ke-5, Kepentingan Bangsa Atau...?", Rabu (13/10).

"Tadi adalah evaluasi sosial tropik terkait dengan kondisi ekonomi secara umum, kalau ini adalah kondisi ekonomi rumah tangga responden, kita wawancara responden opini publik, dan sepertinya sama dengan evaluasi secara sosial tropik evaluasi secara egoisentrik mengenai rumah tangga, responden lebih banyak yang mengatakan jauh lebih buruk ketimbang yang mengatakan jauh lebih baik,” ucap Burhanuddin.


Dalam periode September 2021, tren ekonomi rumah tangga warga Indonesia dikatakan menurun dari waktu ke waktu. Hal itu, bisa dilihat dari perspektif metodologi gelas setengah penuh dan gelas setengah kosong.

"Gelas setengah kosong, masih banyak yang mengatakan ekonomi rumah tangga warga negara Indonesia secara umum buruk,ketimbang yang mengatakan membaik. Tapi kalau kita melihat gelas setengah penuh, tren pertumbuhan ekonomi rumah tangga tadi secara overtime mengalami penurunan secara signifikan,” paparnya.

Untuk kondisi politik nasional, lanjut Burhanuddin, menurut publik secara umum, kondisi politik nasional dinilai baik.

“Kondisi politik secara nasional yang mengatakan baik atau sangat baik sedikit lebih banyak dibandingkan yang mengatakan buruk. Meskipun yang mengatakan sedang masih banyak. Trennya, jadi yang mengatakan kondisi politik membaik itu meningkat dibandingkan bulan Juli 2021 ketika kita tanyakan di bulan September,” tutupnya.

FGD yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Badan Sosialisasi MPR RI, Muhammad Husen, juga dihadiri oleh sejumlah narasumber pakar. Yaitu pakar Hukum dan Sejarah, pakar Hukum Tatanegara sekaligus Stafsus Wakil Ketua MPR RI, Dr. Atang Iriawan; serta pakar Hukum Tatanegara, Bivitri Susanti.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya