Berita

Presentasi hasil survei Indikator Politik Indonesia dalam FGD yang digelar Partai Nasdem/Repro

Politik

Survei Indikator: Mayoritas Ekonomi Rumah Tangga Warga Indonesia Memburuk

RABU, 13 OKTOBER 2021 | 16:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mayoritas warga negara Indonesia menyebut ekonomi rumah tangganya memburuk selama pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam acara FGD virtual yang digagas Partai Nasdem bertemakan "Urgensi Amandemen UUD 1945 Ke-5, Kepentingan Bangsa Atau...?", Rabu (13/10).

"Tadi adalah evaluasi sosial tropik terkait dengan kondisi ekonomi secara umum, kalau ini adalah kondisi ekonomi rumah tangga responden, kita wawancara responden opini publik, dan sepertinya sama dengan evaluasi secara sosial tropik evaluasi secara egoisentrik mengenai rumah tangga, responden lebih banyak yang mengatakan jauh lebih buruk ketimbang yang mengatakan jauh lebih baik,” ucap Burhanuddin.


Dalam periode September 2021, tren ekonomi rumah tangga warga Indonesia dikatakan menurun dari waktu ke waktu. Hal itu, bisa dilihat dari perspektif metodologi gelas setengah penuh dan gelas setengah kosong.

"Gelas setengah kosong, masih banyak yang mengatakan ekonomi rumah tangga warga negara Indonesia secara umum buruk,ketimbang yang mengatakan membaik. Tapi kalau kita melihat gelas setengah penuh, tren pertumbuhan ekonomi rumah tangga tadi secara overtime mengalami penurunan secara signifikan,” paparnya.

Untuk kondisi politik nasional, lanjut Burhanuddin, menurut publik secara umum, kondisi politik nasional dinilai baik.

“Kondisi politik secara nasional yang mengatakan baik atau sangat baik sedikit lebih banyak dibandingkan yang mengatakan buruk. Meskipun yang mengatakan sedang masih banyak. Trennya, jadi yang mengatakan kondisi politik membaik itu meningkat dibandingkan bulan Juli 2021 ketika kita tanyakan di bulan September,” tutupnya.

FGD yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Badan Sosialisasi MPR RI, Muhammad Husen, juga dihadiri oleh sejumlah narasumber pakar. Yaitu pakar Hukum dan Sejarah, pakar Hukum Tatanegara sekaligus Stafsus Wakil Ketua MPR RI, Dr. Atang Iriawan; serta pakar Hukum Tatanegara, Bivitri Susanti.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya