Berita

Presentasi hasil survei Indikator Politik Indonesia dalam FGD yang digelar Partai Nasdem/Repro

Politik

Survei Indikator: Mayoritas Ekonomi Rumah Tangga Warga Indonesia Memburuk

RABU, 13 OKTOBER 2021 | 16:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mayoritas warga negara Indonesia menyebut ekonomi rumah tangganya memburuk selama pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam acara FGD virtual yang digagas Partai Nasdem bertemakan "Urgensi Amandemen UUD 1945 Ke-5, Kepentingan Bangsa Atau...?", Rabu (13/10).

"Tadi adalah evaluasi sosial tropik terkait dengan kondisi ekonomi secara umum, kalau ini adalah kondisi ekonomi rumah tangga responden, kita wawancara responden opini publik, dan sepertinya sama dengan evaluasi secara sosial tropik evaluasi secara egoisentrik mengenai rumah tangga, responden lebih banyak yang mengatakan jauh lebih buruk ketimbang yang mengatakan jauh lebih baik,” ucap Burhanuddin.


Dalam periode September 2021, tren ekonomi rumah tangga warga Indonesia dikatakan menurun dari waktu ke waktu. Hal itu, bisa dilihat dari perspektif metodologi gelas setengah penuh dan gelas setengah kosong.

"Gelas setengah kosong, masih banyak yang mengatakan ekonomi rumah tangga warga negara Indonesia secara umum buruk,ketimbang yang mengatakan membaik. Tapi kalau kita melihat gelas setengah penuh, tren pertumbuhan ekonomi rumah tangga tadi secara overtime mengalami penurunan secara signifikan,” paparnya.

Untuk kondisi politik nasional, lanjut Burhanuddin, menurut publik secara umum, kondisi politik nasional dinilai baik.

“Kondisi politik secara nasional yang mengatakan baik atau sangat baik sedikit lebih banyak dibandingkan yang mengatakan buruk. Meskipun yang mengatakan sedang masih banyak. Trennya, jadi yang mengatakan kondisi politik membaik itu meningkat dibandingkan bulan Juli 2021 ketika kita tanyakan di bulan September,” tutupnya.

FGD yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Badan Sosialisasi MPR RI, Muhammad Husen, juga dihadiri oleh sejumlah narasumber pakar. Yaitu pakar Hukum dan Sejarah, pakar Hukum Tatanegara sekaligus Stafsus Wakil Ketua MPR RI, Dr. Atang Iriawan; serta pakar Hukum Tatanegara, Bivitri Susanti.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya