Berita

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Presiden Joko Wododo/Net

Politik

Kabar Beredar, Jokowi Ingin Hadi Tjahjanto Geser Mahfud MD Jadi Menko Polhukam

RABU, 13 OKTOBER 2021 | 11:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Reshuffle atau perombakan kabinet masih menjadi teka teki yang ditutup rapat oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, isu reshuffle belakangan timbul tenggelam di ruang publik.

Salah satu elite partai politik koalisi pemerintah mengatakan, masih ada tarik ulur di antara petinggi parpol dengan Presiden Jokowi soal reposisi pada pelaksanaan reshuffle.

"Masih tarik ulur, karena ada parpol yang ingin reposisi, jadi posisi yang ada sekarang membuat mereka tidak happy," ujar sumber itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu siang (15/10).


Disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan terlebih dahulu proses pergantian Panglima TNI, di mana Marsekal Hadi akan memasuki masa pensiun pada 30 November nanti.

Langka Jokowi mengutamakan pergantian Panglima TNI ini bukan tanpa sebab. Salah satunya karena ada keinginan untuk memberikan kursi kabinet kepada Marsekal Hadi Tjahjanto usai memasuki masa pensiun.

"Informasi yang saya terima, Pak Jokowi mau Pak Hadi masuk kabinet dan kemungkinan akan geser Pak Mahfud (sebagai Menko Polhukam)," katanya.

Skenario terdekat, Presiden Jokowi akan berkirim ke DPR tentan  permohonan uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI.

"Surat Presiden akan masuk sebentar lagi, jadi ketika Pak Jokowi kan mau ke Roma (untuk KTT G20 pada 30 dan 31 Oktober)), pada saat itu akan dikirim ke DPR," sambungnya.

Diyakini bahwa surat akan langsung dibahas setelah reses berakhir pada 31 Oktober dan tiga hari berikutnya sudah diputuskan Panglima TNI terpilih.

"Sudah ada bahasan juga dan Wakil Ketua DPR menjanjikan tiga hari setelah masa sidang dimulai sudah ketok palu (Panglima TNI terpilih)," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya