Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Presiden Joko Wododo/Net
Reshuffle atau perombakan kabinet masih menjadi teka teki yang ditutup rapat oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, isu reshuffle belakangan timbul tenggelam di ruang publik.
Salah satu elite partai politik koalisi pemerintah mengatakan, masih ada tarik ulur di antara petinggi parpol dengan Presiden Jokowi soal reposisi pada pelaksanaan reshuffle.
"Masih tarik ulur, karena ada parpol yang ingin reposisi, jadi posisi yang ada sekarang membuat mereka tidak happy," ujar sumber itu kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu siang (15/10).
Disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan terlebih dahulu proses pergantian Panglima TNI, di mana Marsekal Hadi akan memasuki masa pensiun pada 30 November nanti.
Langka Jokowi mengutamakan pergantian Panglima TNI ini bukan tanpa sebab. Salah satunya karena ada keinginan untuk memberikan kursi kabinet kepada Marsekal Hadi Tjahjanto usai memasuki masa pensiun.
"Informasi yang saya terima, Pak Jokowi mau Pak Hadi masuk kabinet dan kemungkinan akan geser Pak Mahfud (sebagai Menko Polhukam)," katanya.
Skenario terdekat, Presiden Jokowi akan berkirim ke DPR tentan permohonan uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI.
"Surat Presiden akan masuk sebentar lagi, jadi ketika Pak Jokowi kan mau ke Roma (untuk KTT G20 pada 30 dan 31 Oktober)), pada saat itu akan dikirim ke DPR," sambungnya.
Diyakini bahwa surat akan langsung dibahas setelah reses berakhir pada 31 Oktober dan tiga hari berikutnya sudah diputuskan Panglima TNI terpilih.
"Sudah ada bahasan juga dan Wakil Ketua DPR menjanjikan tiga hari setelah masa sidang dimulai sudah ketok palu (Panglima TNI terpilih)," tutupnya.
