Berita

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Presiden Joko Wododo/Net

Politik

Kabar Beredar, Jokowi Ingin Hadi Tjahjanto Geser Mahfud MD Jadi Menko Polhukam

RABU, 13 OKTOBER 2021 | 11:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Reshuffle atau perombakan kabinet masih menjadi teka teki yang ditutup rapat oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, isu reshuffle belakangan timbul tenggelam di ruang publik.

Salah satu elite partai politik koalisi pemerintah mengatakan, masih ada tarik ulur di antara petinggi parpol dengan Presiden Jokowi soal reposisi pada pelaksanaan reshuffle.

"Masih tarik ulur, karena ada parpol yang ingin reposisi, jadi posisi yang ada sekarang membuat mereka tidak happy," ujar sumber itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu siang (15/10).


Disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan terlebih dahulu proses pergantian Panglima TNI, di mana Marsekal Hadi akan memasuki masa pensiun pada 30 November nanti.

Langka Jokowi mengutamakan pergantian Panglima TNI ini bukan tanpa sebab. Salah satunya karena ada keinginan untuk memberikan kursi kabinet kepada Marsekal Hadi Tjahjanto usai memasuki masa pensiun.

"Informasi yang saya terima, Pak Jokowi mau Pak Hadi masuk kabinet dan kemungkinan akan geser Pak Mahfud (sebagai Menko Polhukam)," katanya.

Skenario terdekat, Presiden Jokowi akan berkirim ke DPR tentan  permohonan uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI.

"Surat Presiden akan masuk sebentar lagi, jadi ketika Pak Jokowi kan mau ke Roma (untuk KTT G20 pada 30 dan 31 Oktober)), pada saat itu akan dikirim ke DPR," sambungnya.

Diyakini bahwa surat akan langsung dibahas setelah reses berakhir pada 31 Oktober dan tiga hari berikutnya sudah diputuskan Panglima TNI terpilih.

"Sudah ada bahasan juga dan Wakil Ketua DPR menjanjikan tiga hari setelah masa sidang dimulai sudah ketok palu (Panglima TNI terpilih)," tutupnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya