Saat Jokowi Ingkar Janji dalam Pembiayaan KCJB, DPR Terkesan Jadi Tukang Ketok Palu

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka peluang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membiayai proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dinilai bertolak belakang dengan janji politiknya.

Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Pemuda Muhammadiyah, Gustiawan mengatakan, Jokowi secara etika politik telah mengkhianati janjinya sendiri.

Menurutnya, publik masih ingat Jokowi pernah berjanji pada 2015 lalu bahwa pembiayaan proyek KCJB menggunakan skema Business to Business (B to B), dan tidak akan melibatkan keuangan negara melalui APBN.

"Jika kemudian sekarang dianggap bahwa perlu percepatan pembangunan karena ada faktor lain, semestinya Pemerintah memanggil para pihak untuk mencari solusi, bukan dengan mudahnya mengucurkan dana lewat APBN," ujar Gustiawan kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (12/10).

Gustiawan menambahkan, APBN seharusnya digunakan pada pos yang jauh lebih penting dan menyentuh kepentingan masyarakat luas. Sehingga hajat hidup orang banyak dapat dipenuhi.

"Coba kita lihat di berbagai wilayah masih banyak sekolah rusak, jalan desa, pasar tradisional, kemiskinan yang semua itu memerlukan sentuhan Pemerintah. KCJB ini secara urgensi tidak terlalu penting sebab penggunanya pun hanya kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai uang," ucapnya.

Dia juga menyoroti kinerja DPR yang terkesan hanya menjadi pengetok palu atas kebijakan eksekutif. Meski DPR mayoritas pendukung pemerintah, seharusnya tidak juga menjadi pembebek akan kebijakan yang disodorkan pemerintah.

"Mereka harus melihat urgensi dari sebuah usulan itu, apalagi terkait KCJB ini juga terjadi pembengkakan anggaran yang tidak sedikit. Artinya DPR harusnya kritis terhadap proyek ini. Bukan malah dengan gampangnya mengubah kebijakan yang ada," tegasnya.

"Jika tidak ada kritik baik dari masyarakat juga DPR kami khawatir ke depan pemerintah akan dengan mudah mengeluarkan Perpres untuk mengakomodir kepentingan mereka dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas," demikian Gustiawan.