Berita

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Mahkamah Agung, Sobandi/RMOL

Politik

Sambangi MA, Petinggi Demokrat Pastikan Proses Hukum JR AD/ART Permohonan Yusril Berjalan Independen

SENIN, 11 OKTOBER 2021 | 21:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kepastian hukum di institusi penegak hukum dipastikan berjalan dengan sebagaimana mestinya oleh Partai Demokrat, khususnya dalam permohonan Moeldoko Cs yang dibela oleh adbokat Yusril Ihza Mahendra dengan menggugat AD/ART partai.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Mahkamah Agung, Sobandi, mewakili partainya menyambangi Mahkamah Agung, guna memastikan tetap independen dalam memutuskan gugatan uji materi AD/ART Partai Demokrat yang dilayangkan Yusril selaku pengacara empat mantan kader Partai Demokrat.

"MA menjamin bahwa dalam menangani perkara judicial review ini akan independen," kata Sobandi di Gedung Mahkamah Agung, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/10).


Sobandi mengatakan, kedatangan jajaran Partai Demokrat yang juga didampingi kuasa hukum DPP Partai Demokrat Hamdan Zoelva, hanya untuk menyampaikan permohonan, tanpa ada upaya intervensi pada proses hukum.

"Mereka tidak bermaksud untuk campur tangan atau mengganggu intervensi kita karena menyampaikan kepada kepaniteraan saja termasuk ke biro hukum, itu saja," terangnya.

Partai Demokrat ajukan secara resmi untuk menjadi pihak terkait dalam gugatan uji materi terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) yang diajukan Yusril.

Surat permohonan itu diantarkan langsung kuasa hukum DPP Partai Demokrat Hamdan Zoelva ke Mahakamah Agung, Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang (11/10).

"Kami secara resmi menyampaikan permohonan sekaligus keterangan sebagai pihak termohon intervensi pada Mahkamah Agung," kata Hamdan Zoelva.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya