Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

Sebelum Gunakan APBN, PDIP Minta Ada Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

SENIN, 11 OKTOBER 2021 | 16:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo meralat pernyataan bahwa proyek kereta cepat yang saat ini direncanakan pemerintah tidak menggunakan APBN malah membuat bengkak pengeluaran duit negara. Dalam aturan lamanya, pendanaan proyek ini dari sistem obligasi oleh konsorsium BUMN atau patungan.

Namun, dalam beleid yang telah direvisi, pemerintah membuka peluang agar dana proyek pembuatan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menggunakan dana APBN.

Perubahan mekanismen pendanaan yang menggunakan APBN ini menjadi polemik di kalangan masyarakat. Sebab, pemerintah dianggap tidak konsisten dengan pernyataannya.


Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan harapannya agar pemerintah konsisten untuk tidak menyentuh duit negara untuk mega proyek itu.

Selain itu, Jurubicara PDIP itu meminta pengunaan anggarannya perli diawasi oleh beberapa instansi terkait.

"Harus ada audit menyeluruh terhadap proyek ini sebelum mengambil keputusan bahwa negara harus intervensi pembiayaan,” ucap Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/10).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, pemerintah harus melakukan investigasi dengan melakukan audit menyeluruh. Tujuan audit itu untuk memeriksa dan mengawasi serta mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam rencana pembangunan proyek kereta cepat.

"Harus diperiksa dulu logika dan business plan yang dipakai ketika proyek ini dibuat. Apakah ada penyimpangan dari perencanaan semula? Ataukah memang sejak awal tidak feasible (bisa dilakukan) tetapi dipaksakan secara tidak bertanggung jawab?,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya