Berita

Menteri Negara Inggris Lord David Frost menyampaikan pidatonya tentang Brexit pada konferensi tahunan Partai Konservatif, di Manchester, Inggris pada 4 Oktober 2021/Reuters

Dunia

Pejabat Inggris dan Irlandia Debat Soal Brexit di Twitter

MINGGU, 10 OKTOBER 2021 | 19:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Isu soal penarikan Inggris dari Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit kembali hangat diperbincangkan di Twitter pada akhir pekan ini.

Melalui cuitan di Twitter, negosiator Brexit Inggris David Frost menyatakan kembali pandangannya bahwa Uni Eropa harus menyetujui perubahan signifikan pada protokol Irlandia Utara yang mengatur aturan perdagangan dan perbatasan di provinsi tersebut.

Protokol itu adalah bagian dari penyelesaian Brexit yang dinegosiasikan Perdana Menteri Boris Johnson dengan Uni Eropa. Namun London telah berulang kali mengatakan bahwa protokol itu harus ditulis ulang kurang dari setahun setelah diberlakukan karena hambatan yang dihadapi sektor bisnis ketika mengimpor barang-barang Inggris ke Irlandia Utara.


Menanggapi pernyataan itu, Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney membuat cuitan di Twitter.

"Pertanyaan Nyata: Apakah UKG (Pemerintah Inggris) benar-benar menginginkan jalan maju yang disepakati atau kerusakan lebih lanjut dalam hubungan?" tulisnya,

Cuitan itu ditanggapi kembali oleg Frost.

"Saya memilih untuk tidak melakukan negosiasi melalui twitter, tetapi karena Simon Coveney telah memulai prosesnya..." tulisnya.

Frost menolak argumen Coveney dengan mengatakan bahwa kekhawatiran Inggris atas peran Pengadilan Eropa dalam proses tersebut telah ditetapkan tiga bulan sebelumnya.

"Masalahnya adalah terlalu sedikit orang yang mendengarkan," kata Frost.

Menanggapi itu, Coveney dari Irlandia mengatakan Inggris telah menciptakan penghalang "garis merah" baru untuk kemajuan yang diketahuinya tidak dapat diteruskan oleh Uni Eropa.

Perdebatan dua pejabat top di Twitter itu sebenarnya bermula dari perselisihan yang terkait dengan perdebatan panjang tentang bagaimana mengelola arus barang antara Inggris, Irlandia Utara, dan Uni Eropa.

Dikabarkan Channel News Asia, Komisi Eropa diperkirakan akan mempresentasikan langkah-langkah baru pada pekan depan untuk memperlancar perdagangan, seraya menghentikan "perubahan signifikan" yang dituntut London terhadap protokol tersebut.

Langkah-langkah tersebut dirancang untuk memudahkan kontrol bea cukai, pembersihan daging, susu dan produk makanan lainnya dan aliran obat-obatan ke Irlandia Utara dari daratan Inggris.

Komisi juga akan menetapkan rencana untuk terlibat lebih banyak dengan politisi, pebisnis, dan lainnya di Irlandia Utara.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya