Berita

Menteri Negara Inggris Lord David Frost menyampaikan pidatonya tentang Brexit pada konferensi tahunan Partai Konservatif, di Manchester, Inggris pada 4 Oktober 2021/Reuters

Dunia

Pejabat Inggris dan Irlandia Debat Soal Brexit di Twitter

MINGGU, 10 OKTOBER 2021 | 19:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Isu soal penarikan Inggris dari Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit kembali hangat diperbincangkan di Twitter pada akhir pekan ini.

Melalui cuitan di Twitter, negosiator Brexit Inggris David Frost menyatakan kembali pandangannya bahwa Uni Eropa harus menyetujui perubahan signifikan pada protokol Irlandia Utara yang mengatur aturan perdagangan dan perbatasan di provinsi tersebut.

Protokol itu adalah bagian dari penyelesaian Brexit yang dinegosiasikan Perdana Menteri Boris Johnson dengan Uni Eropa. Namun London telah berulang kali mengatakan bahwa protokol itu harus ditulis ulang kurang dari setahun setelah diberlakukan karena hambatan yang dihadapi sektor bisnis ketika mengimpor barang-barang Inggris ke Irlandia Utara.


Menanggapi pernyataan itu, Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney membuat cuitan di Twitter.

"Pertanyaan Nyata: Apakah UKG (Pemerintah Inggris) benar-benar menginginkan jalan maju yang disepakati atau kerusakan lebih lanjut dalam hubungan?" tulisnya,

Cuitan itu ditanggapi kembali oleg Frost.

"Saya memilih untuk tidak melakukan negosiasi melalui twitter, tetapi karena Simon Coveney telah memulai prosesnya..." tulisnya.

Frost menolak argumen Coveney dengan mengatakan bahwa kekhawatiran Inggris atas peran Pengadilan Eropa dalam proses tersebut telah ditetapkan tiga bulan sebelumnya.

"Masalahnya adalah terlalu sedikit orang yang mendengarkan," kata Frost.

Menanggapi itu, Coveney dari Irlandia mengatakan Inggris telah menciptakan penghalang "garis merah" baru untuk kemajuan yang diketahuinya tidak dapat diteruskan oleh Uni Eropa.

Perdebatan dua pejabat top di Twitter itu sebenarnya bermula dari perselisihan yang terkait dengan perdebatan panjang tentang bagaimana mengelola arus barang antara Inggris, Irlandia Utara, dan Uni Eropa.

Dikabarkan Channel News Asia, Komisi Eropa diperkirakan akan mempresentasikan langkah-langkah baru pada pekan depan untuk memperlancar perdagangan, seraya menghentikan "perubahan signifikan" yang dituntut London terhadap protokol tersebut.

Langkah-langkah tersebut dirancang untuk memudahkan kontrol bea cukai, pembersihan daging, susu dan produk makanan lainnya dan aliran obat-obatan ke Irlandia Utara dari daratan Inggris.

Komisi juga akan menetapkan rencana untuk terlibat lebih banyak dengan politisi, pebisnis, dan lainnya di Irlandia Utara.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya