Berita

Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil/Net

Politik

Jokowi Beri Amnesty pada Saiful Mahdi, Nasir Djamil: Ini Kado Besar bagi Rakyat Aceh

MINGGU, 10 OKTOBER 2021 | 14:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo dan parlemen menyetujui pemberian amnesty terhadap Saiful Mahdi terkait kasus pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejumlah kalangan masyarakat menjadi pelajaran penting penerapan UU ITE di tengah masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI yang telah menyetujui memberikan pengampunan (amnesti) kepada Saiful Mahdi.

Politisi PKS itu berterima kasih pada Jokowi karena Siaful Mahdi yang juga dosen Universitas Syiah Kuala sebelumnya sudah dibui 3 bulan kurungan badan.


Persetujuan DPR RI itu merupakan bagian dari pertimbangan lembaga perwakilan tersebut atas surat Presiden Joko Widodo kepada DPR RI terkait amnesti untuk Saiful Mahdi.

“Ini kado besar buat Saiful Mahdi dan keluarga serta rakyat Aceh. Kepada Presiden dan DPR RI, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas cepatnya proses amnesti kepada Saiful Mahdi,” kata Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/10).

Legislator dari Aceh ini berharap, ke depan tidak lagi terjadi kasus-kasus yang dijerat dengan ‘pasal karet’ dalam UU ITE. Ia mengatakan, revisi norma-norma dalam undang-undang itu menjadi penting dan mendesak dilakukan.

“Pasal-pasal karet dalam UU ITE tidak memiliki kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Sebab sangat mudah untuk membungkam kebebasan sipil dan mengancam kebebasan berekpresi,” katanya.

Pihaknya meminta agar revisi UU ITE yang masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2021 di Badan Legislasi DPR RI dapat dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

Selain itu, perlu diperhatikan kebebasan sipil yang bertanggungjawab.

“Edukasi dan budaya literasi yang minim membuat pasal-pasal karet cenderung bisa dilonggarkan dan juga bisa diketatkan. Ini tentu sangat mengancam hak asasi manusia dalam upaya mengoreksi kebijakan publik yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya