Berita

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi/Net

Politik

Usulan KPU Pilkada 2025 Membuat Perdebatan Jadwal Pemilu Makin Panjang

SABTU, 09 OKTOBER 2021 | 09:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Di tengah tarik ulur jadwal Pemilu 2024, muncul usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah digelar tahun 2025.

Usulan ini disampaikan Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi seiring dengan keinginan pemerintah untuk menggelar Pemilu dan Pilpres pada 15 Mei 2024.

"KPU mengajukan dua opsi, yakni opsi I hari H Pemilu 21 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024, serta opsi II yakni hari H Pemilu 15 Mei 2024 dan Pilkada 19 Februari 2025," kata Pramono beberapa waktu lalu.


Usulan Pilkada 2025 ini pun kembali memperpanjang perdebatan jadwal pemilu yang hingga kini tak kunjung menemui titik temu. Banyak pandangan pro-kontra dalam merespons usulan KPU itu.

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menilai, usulan tersebut dinilai logis. Ia menilai, jika Pemilu digelar Mei 2024 dan Pilkada November 2024 maka rentan terjadi manuver politik dan berisiko tinggi karena waktunya berdekatan.

"Sehingga usulan KPU memundurkan pemungutan suara ke 2025 adalah sesuatu yang sangat beralasan dan logis," ujar Titi Anggraini kepada wartawan.

Di sisi lain, usulan tersebut mendapat penolakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI. Bagi PKS, KPU RI perlu fokus ke jadwal awal yang sudah dibahas bersama DPR RI, termasuk menolak usulan pemerintah yang menginginkan Pemilu bulan Mei.

"Kami tetap usul fokus ke Februari 2024 untuk Pemilu dan November 2024 untuk Pilkada sebagaimana usulan awal KPU. Semua mesti besar hati mempertimbangkan beban penyelenggaran Pemilu baik KPU, Bawaslu dan DKPP," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya