Dewan HAM PBB Resmi Akhiri Penyelidikan Kejahatan Perang di Yaman

Bahrain, Rusia dan sejumlah negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB lainnya mendorong penutupan penyelidikan kejahatan perang di Yaman, melalui pemungutan suara yang digelar pada Kamis (7/10).

Langkah ini menandai kekalahan yang menyakitkan bagi negara-negara Barat yang berusaha untuk menjaga agar misi tersebut tetap berjalan.

Para negara anggota secara sempit memilih untuk menolak resolusi yang dipimpin oleh Belanda untuk memberikan waktu dua tahun lagi kepada para penyelidik independen untuk memantau kekejaman dalam konflik Yaman.

Dalam pemungutan suara yang diadakan oleh Bahrain, 21 negara memberikan suara menentang resolusi Belanda termasuk China, Kuba, Pakistan, Rusia, Venezuela dan Uzbekistan. Sementara itu, 18 negara termasuk Inggris, Prancis dan Jerman memilih untuk mendukungnya.

Ada tujuh suara abstain dan delegasi Ukraina tidak hadir. Pada badan tersebut, Amerika Serikat hanya memiliki status sebagai pengamat.

Dengan hasil pemungutan suara itu, maka untuk pertama kalinya dalam 15 tahun sejarah Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa sebuah resolusi ditolak.

Padahal, para penyelidik independen telah mengatakan di masa lalu bahwa potensi kejahatan perang telah dilakukan oleh semua pihak dalam konflik yang berlangsung selama tujuh tahun di Yaman.

Bukan hanya itu, lebih dari 100 ribu orang meninggal dunia dan 4 juta orang lainnya mengungsi.

Menyikap langkah itu, Duta Besar Belanda untuk badan tersebut, Peter Bekker mengatakan pemungutan suara itu merupakan kemunduran besar.

"Saya tidak bisa tidak merasa bahwa Dewan ini telah mengecewakan rakyat Yaman," katanya kepada para delegasi.

"Dengan pemungutan suara ini, Dewan telah secara efektif mengakhiri mandat pelaporannya, itu telah memotong jalur kehidupan rakyat Yaman ke komunitas internasional," sambungnya, seperti dikabarkan CNN.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres masih percaya ada kebutuhan untuk akuntabilitas di Yaman.

"Kami akan terus mendesak pertanggungjawaban di Yaman, tempat di mana warga sipil telah melihat kejahatan berulang yang dilakukan terhadap mereka," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric.