Ketua KPK Firli Bahuri/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan penguatan integritas untuk para penyelenggara negara. Pada Jumat (8/10), penguatan integritas menyasar Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Mengusung tema Tancapkan Integritas dalam Tiap Langkah Tugas, program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas atau Paku Integritas kali ini diberikan kepada jajaran Kementerian Perdagangan," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/10).
Ghufron mengatakan bahwa, program ini dimaksudkan untuk menguatkan integritas para penyelenggara negara dan keluarga yang diharapkan dapat menjadi benteng dalam melaksanakan tugas sebagai pembuat kebijakan strategis di lingkungan Kemendag.
"Itulah mengapa program ini melibatkan pasangan penyelenggara negara. Harapannya, keluarga juga berperan dalam mencegah pasangan melakukan korupsi," kata Ghufron.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya, mengingatkan kerawanan korupsi yang disebabkan karena lemahnya sistem, sehingga selain melakukan penguatan integritas juga penting untuk menutup celah korupsi yang disebabkan sistem yang buruk.
"Karenanya saya mengimbau lakukan kajian untuk identifikasi sistem-sistem yang lemah untuk diperbaiki, agar tidak ada peluang korupsi," tegas Firli.
Merespon masukan dari KPK, Mendag Muhammad Lutfi memaparkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan pihaknya. Dia menyebutkan enam langkah perbaikan sistem untuk pencegahan korupsi di lingkungan Kemendag.
"Hampir semua perizinan di bidang perdagangan sudah online. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dan untuk mempercepat pelayanan kepada pelaku usaha," kata Lutfi.
Selain memberikan penguatan antikorupsi, KPK dan Kemendag sepakat untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menandatangani kerja sama (PKS) penerapan
whistleblowing system.
Kerjasama tersebut di antaranya meliputi komitmen pengelolaan penanganan pengaduan dan penanganan pengaduan melalui aplikasi.
Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK juga memberikan catatan terkait tindak lanjut rekomendasi dari kajian-kajian yang telah disampaikan KPK kepada Kemendag.
Ada beberapa kajian sistem yang pernah dilakukan KPK sejak 2016 hingga saat ini. Di antaranya terkait kajian tata kelola impor komoditas jagung untuk bahan pakan ternak, kajian tata kelola kebijakan pasokan komoditas pangan strategis, kajian transformatif impor BBM, dan kajian tata kelola kebijakan swasembada bawang putih.
Dalam acara ini, dihadiri oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Sekretaris Jenderal Suhanto, Inspektur Jenderal Didid Noordiatmoko, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kasan, dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indrasari Wisnu Wardhana beserta pasangan masing-masing.
