KPK Tetap Jalin Koordinasi dengan Kejaksaan untuk Tangani Kasus Pembelian LNG Pertamina

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung meskipun telah ada kata sepakat bahwa kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina ditangani oleh KPK.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini.
 
"KPK dan Kejaksaan Agung RI sedang sama-sama melakukan penyelidikan pada perkara ini. KPK dan Kejaksaan kemudian berkoordinasi dan bersepakat bahwa tindak lanjut penanganan perkara dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina diselesaikan oleh KPK," ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis pagi (7/10).

Akan tetapi pada prosesnya, KPK masih akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan dan instansi lainnya seperti BPK maupun BPKP untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan dalam pengumpulan alat bukti.

"Sinergi penanganan perkara korupsi seperti ini sudah beberapa kali dilakukan KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, baik Kejaksaan maupun Kepolisian," kata Ali.

Misalnya, dalam kegiatan tangkap dugaan korupsi pengisian jabatan kepala desa dan camat di wilayah Kabupaten Nganjuk atas koordinasi KPK dengan Bareskrim Polri, penanganan perkara korupsi penyalahgunaan izin tambang di Sulawesi Tenggara, atas koordinasi KPK dengan Kejaksaan Tinggi setempat dan beberapa kegiatan lainnya.

"Koordinasi dan sinergi penanganan suatu perkara antar-aparat penegak hukum niscaya akan memperkuat proses hukumnya dan memberikan manfaat yang optimal dalam upaya pemberantasan korupsi," pungkas Ali.