Berita

Komisaris Eropa untuk Ekonomi Paolo Gentiloni/Reuters

Dunia

Imbas Pandora Papers, Uni Eropa Siapkan Aturan Baru untuk Penghindaran Pajak

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 22:42 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Komisi Eropa siap mengajukan proposal legislatif baru untuk mengatasi penghindaran pajak dan penghindaran pajak pada akhir tahun ini.

Begitu kata komisioner pajak Uni Eropa Paolo Gentiloni kepada Parlemen Eropa pada Rabu (6/10). Pembahasan soal pajak ditambahkan pada agenda sesi pleno parlemen Uni Eropa setelah muncul laporan minggu ini tentang kebocoran besar data pajak, yang dikenal secara kolektif sebagai "Pandora Papers".

Laporan tersebut menunjukkan bagaimana orang kaya dan berkuasa terus secara sistematis menggunakan perusahaan lepas pantai untuk mengurangi tagihan pajak mereka.

Meski optimalisasi pajak tidak serta merta melibatkan kegiatan terlarang, namun rendahnya pajak yang dibayarkan oleh orang kaya melalui bantuan penasihat pajak semakin dipertanyakan. Apalagi saat ini dunia sedang berusaha bangkit dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Gentiloni mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Komisi Eropa akan melanjutkan perjuangannya melawan penghindaran pajak dan akan mengusulkan aturan baru untuk memperluas informasi yang perlu secara otomatis dipertukarkan di antara otoritas pajak nasional.

Dia juga mengatakan bahwa Komisi Eropa akan mengajukan proposal pada akhir tahun untuk mengatasi penyalahgunaan perusahaan "cangkang" untuk tujuan pajak.

Namun Gentiloni tidak memberikan rincian tentang proposal ini, yang telah lama dimasukkan dalam agenda awal Komisi, dengan publikasi dijadwalkan pada 22 Desember mendatang.

Dikabarkan Reuters, Gentiloni juga mengatakan bahwa eksekutif Uni Eropa akan mengusulkan aturan baru tentang publikasi tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh beberapa perusahaan multinasional.

Saat ini, kriteria yang ada mengizinkan pengecualian hampir semua surga pajak utama, termasuk di dalam Uni Eropa.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

Andil Besar BPS dalam Pengoplosan LPG

Sabtu, 15 Februari 2025 | 10:11

UPDATE

KPK Sita Bangunan dan Uang Belasan Miliar di Kasus Korupsi BPR Bank Jepara Artha

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:24

KPU Segera Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:21

Gegara eFishery, SoftBank dan Temasek Rugi Besar, 90 Persen Modal Investor Terancam Hilang

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:14

Hormati Proses Hukum Kejagung, Pertamina Pastikan Layanan Publik Tak Terganggu

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:07

MK Anulir Sejumlah Cakada, Komisi II DPR Minta DKPP Periksa KPU-Bawaslu

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:06

Dirut Pertamina Raih Penghargaan Green Leadership Utama

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:00

Presiden Prabowo Bakal Hadiri Kongres Partai Demokrat

Selasa, 25 Februari 2025 | 12:50

MK Putuskan PSU Pilkada di 24 Daerah, Berikut Daftarnya

Selasa, 25 Februari 2025 | 12:46

Jelang Ramadan Harga Bapok Merangkak Naik, Cabai Rawit Meroket Rp81.700 per Kilogram

Selasa, 25 Februari 2025 | 12:39

Survei Median: Sebagian Besar Publik Yakin Penahanan Hasto Tindakan Hukum Murni

Selasa, 25 Februari 2025 | 12:37

Selengkapnya