Berita

Komisaris Eropa untuk Ekonomi Paolo Gentiloni/Reuters

Dunia

Imbas Pandora Papers, Uni Eropa Siapkan Aturan Baru untuk Penghindaran Pajak

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 22:42 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Komisi Eropa siap mengajukan proposal legislatif baru untuk mengatasi penghindaran pajak dan penghindaran pajak pada akhir tahun ini.

Begitu kata komisioner pajak Uni Eropa Paolo Gentiloni kepada Parlemen Eropa pada Rabu (6/10). Pembahasan soal pajak ditambahkan pada agenda sesi pleno parlemen Uni Eropa setelah muncul laporan minggu ini tentang kebocoran besar data pajak, yang dikenal secara kolektif sebagai "Pandora Papers".

Laporan tersebut menunjukkan bagaimana orang kaya dan berkuasa terus secara sistematis menggunakan perusahaan lepas pantai untuk mengurangi tagihan pajak mereka.


Meski optimalisasi pajak tidak serta merta melibatkan kegiatan terlarang, namun rendahnya pajak yang dibayarkan oleh orang kaya melalui bantuan penasihat pajak semakin dipertanyakan. Apalagi saat ini dunia sedang berusaha bangkit dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Gentiloni mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Komisi Eropa akan melanjutkan perjuangannya melawan penghindaran pajak dan akan mengusulkan aturan baru untuk memperluas informasi yang perlu secara otomatis dipertukarkan di antara otoritas pajak nasional.

Dia juga mengatakan bahwa Komisi Eropa akan mengajukan proposal pada akhir tahun untuk mengatasi penyalahgunaan perusahaan "cangkang" untuk tujuan pajak.

Namun Gentiloni tidak memberikan rincian tentang proposal ini, yang telah lama dimasukkan dalam agenda awal Komisi, dengan publikasi dijadwalkan pada 22 Desember mendatang.

Dikabarkan Reuters, Gentiloni juga mengatakan bahwa eksekutif Uni Eropa akan mengusulkan aturan baru tentang publikasi tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh beberapa perusahaan multinasional.

Saat ini, kriteria yang ada mengizinkan pengecualian hampir semua surga pajak utama, termasuk di dalam Uni Eropa.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya