Berita

Komisaris Eropa untuk Ekonomi Paolo Gentiloni/Reuters

Dunia

Imbas Pandora Papers, Uni Eropa Siapkan Aturan Baru untuk Penghindaran Pajak

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 22:42 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Komisi Eropa siap mengajukan proposal legislatif baru untuk mengatasi penghindaran pajak dan penghindaran pajak pada akhir tahun ini.

Begitu kata komisioner pajak Uni Eropa Paolo Gentiloni kepada Parlemen Eropa pada Rabu (6/10). Pembahasan soal pajak ditambahkan pada agenda sesi pleno parlemen Uni Eropa setelah muncul laporan minggu ini tentang kebocoran besar data pajak, yang dikenal secara kolektif sebagai "Pandora Papers".

Laporan tersebut menunjukkan bagaimana orang kaya dan berkuasa terus secara sistematis menggunakan perusahaan lepas pantai untuk mengurangi tagihan pajak mereka.


Meski optimalisasi pajak tidak serta merta melibatkan kegiatan terlarang, namun rendahnya pajak yang dibayarkan oleh orang kaya melalui bantuan penasihat pajak semakin dipertanyakan. Apalagi saat ini dunia sedang berusaha bangkit dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Gentiloni mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Komisi Eropa akan melanjutkan perjuangannya melawan penghindaran pajak dan akan mengusulkan aturan baru untuk memperluas informasi yang perlu secara otomatis dipertukarkan di antara otoritas pajak nasional.

Dia juga mengatakan bahwa Komisi Eropa akan mengajukan proposal pada akhir tahun untuk mengatasi penyalahgunaan perusahaan "cangkang" untuk tujuan pajak.

Namun Gentiloni tidak memberikan rincian tentang proposal ini, yang telah lama dimasukkan dalam agenda awal Komisi, dengan publikasi dijadwalkan pada 22 Desember mendatang.

Dikabarkan Reuters, Gentiloni juga mengatakan bahwa eksekutif Uni Eropa akan mengusulkan aturan baru tentang publikasi tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh beberapa perusahaan multinasional.

Saat ini, kriteria yang ada mengizinkan pengecualian hampir semua surga pajak utama, termasuk di dalam Uni Eropa.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya