Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa/RMOL

Politik

Saan Mustopa: Jadwal Pemilu Serentak Diputuskan Usai Masa Reses

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 11:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Jadwal pencoblosan Pemilu Serentak 2024 kembali batal diputuskan Komisi II DPR RI setelah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berhalangan hadir dalam rapat kerja pagi ini.

Rapat kerja tersebut sedianya akan digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, setelah penundaan hari ini, keputusan jadwal pencoblosan Pemilu Serentak akan dijadwalkan ulang setelah masa reses.


"Kemungkinan habis reses. Karena kami kan besok udah penutupan masa sidang," ujar Saan Mustopa di Gedung Kura-kura, Senayan, Jakarta.

Masa reses DPR RI akan berlangsung mulai Jumat besok (8/10) sampai tanggal 7 November mendatang.

Legislator Partai Nasdem ini menyampaikan, hingga kini belum ada kesepkatan di antara fraksi-fraksi partai politik soal tanggal pencoblosan.

"Ini kan terutama di tahapan yang lebih mikro ya, itu yang belum ketemu. Kalau dari sisi prinsip, itu sebenarnya relatif sudah hampir ada titik temu, tapi di tahapan yang mikro, yang antara Pemilu dan Pilkada ini perlu disimulasikan, exercise lebih detail lagi agar terlaksana dengan baik," pungkasnya.

Pada rapat terakhir tanggal 16 September lalu, keputusan belum bisa diambil. Ada beda usulan antara pemerintah yang saat itu mengusulkan pencoblosan digelar April atau Mei. Sementara, KPU RI mengusulkan tanggal 21 Februari.

Belakangan, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan usulan terbaru bahwa pencoblosan Pemilu Serentak akan digelar tanggal 15 Mei.

Pada usulan pemerintah itu, hanya empat fraksi yang menyatakan mendukung dan tidak masalah dengan usulan pemerintah. Keempatnya adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat menyatakan keberatan dan memberikan sinyal mendukung usulan KPU.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya