Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/RMOL
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diangap sebagai sosok yang sudah profesional menjalankan tugas sesuai dengan UU dan peraturan yang ada.
Mereka adalah, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Hal itu disampaikan pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing dalam acara Forum Diskusi Indonesia bertajuk "Pro Kontra Kapolri Rekrut 56 Mantan Pegawai KPK" yang disiarkan langsung secara virtual, Senin (4/10).
"Pak Firli di KPK dan Kapolri Pak Sigit adalah orang penegak hukum, profesional di bidang itu. Dan keputusan mereka, keinginan mereka juga dua-duanya berdasarkan hukum," ujar Emrus seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/10).
Emrus mencontohkan, keputusa Firli Bahuri menindaklanjuti tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai aturan peralihan pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN) sudah sesuai dengan landasan hukum.
Hal itu dibuktikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan TWK sudah dijalankan berdasarkan UU dan aturan yang berlaku.
"Artinya pimpinan KPK di bawah nakhoda Firli Bahuri sudah sesuai dengan peraturan dan konstitusi," jelas Emrus.
Pun demikian dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang sudah sesuai dengan peraturan di saat ingin merekrut 57 orang pegawai yang telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK.
"Jadi mereka itu orang sangat profesional. Secara personal mereka sahabat, tetapi secara profesional mereka melaksanakan tugas mereka sesuai dengan landasan hukum," tandasnya.
