Berita

Mensos Tri Rismaharini kerap marahmarah saat mengingatkan anak buahnya/Net

Politik

Hentikan Kegaduhan, Jokowi Harus Segera Copot Risma dari Jabatan Mensos

SENIN, 04 OKTOBER 2021 | 21:30 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo disarankan segera mengambil sikap terkait aksi marah-marah anak buahnya Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, sebagai kepala pemerintahan Jokowi perlu segera mengambil sikap dengan mencopot mantan Walikota Surabaya dua periode itu.

Alasannya, Jokowi bisa menghentikan kegaduhan publik yang dalam beberapa kali muncul karena aksi marah-marah Risma.


Dalam pandangan Dedi, Jokowi bisa mengganti sosok yang lebih baik dalam menjalankan kerja politiknya sebagai orang nomor satu di Kemensos.  

"Jika orientasinya untuk hentikan kegaduhan, dan kinerja yang lebih baik, presiden perlu menimbang untuk menggantinya dengan tokoh yang lebih baik," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/10).

Selain itu, analisa Dedi, aksi marah-marah Risma yang dilakukan di berbagai daerah berdampak pada reputasi kepemimpinan Jokowi, termasuk PDIP sebagai partai asal Jokowi dan Risma.

"Keputusan mereshuffle Risma bisa saja berpengaruh pada reputasi PDIP, di mana Presiden juga sebagai kader," pungkasnya.

Aksi marah-marah Risma kembali dilakukan beberapa hari lalu di Provinsi Gorontalo. Di hadapan Wakil Gubernur Gorontalo Risma naik potam kepada petugas program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Sebab masalahnya adalah terkait dengan data penerima program PKH. Aksi marah-marah Risma ini sempat membuat Gubernur Ruslie Habibie tersinggung.

Meski belakangan, Rusli mengaku meminta maaf dan menyatakan simpatiknya pada Risma.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya