Berita

Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell menilai bahwa Brussels harus mempertahankan kehadirannya di Afghanistan/Net

Dunia

Krisis Kemanusiaan di Depan Mata, UE Merasa Perlu Kembali Hadir di Afghanistan

MINGGU, 03 OKTOBER 2021 | 22:57 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Uni Eropa (UE) mengevakuasi semua stafnya dari Afghanistan setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada pertengahan Agustus lalu.

Namun, seiring berjalannya waktu, kini Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell menilai bahwa Brussels harus mempertahankan kehadirannya di negara yang bergejolak itu.

“Kita perlu memiliki orang-orang di Afghanistan, selain pekerja kemanusiaan kita,” tulis Borrell dalam sebuah unggahan blog pada akhir pekan ini (Minggu 3/10).


Namun dia tidak merinci siapa yang dia maksud sebagai “orang-orang” itu.

“Jadi, pertanyaannya bukan apakah kita harus memiliki kehadiran UE minimal yang disetujui semua negara anggota, tetapi kapan dan bagaimana,” tambahnya.

Saat ini, UE sedang mengerjakan opsi yang memungkinkan untuk membawa blok itu kembali menempatkan perwakilannya ke Afghanistan. Borrell menyebut, pejabat Layanan Tindakan Eksternal Eropa (EEAS) saat ini sudah kembali dari misi eksplorasi ke Afghanistan.

Delegasi UE yang terdiri dari sekitar 400 staf termasuk di antara lebih dari 120 ribu orang yang diterbangkan keluar dari Afghanistan selama evakuasi yang kacau pada Agustus lalu. Evakuasi itu dilakukan menyusul pendudukan Taliban di Kabul.

Namun Borrell menilai bahwa saat ini kehadiran UE sekali lagi diperlukan di Afghanistan karena negara itu tengah mengalami krisis kemanusiaan yang serius dan keruntuhan sosial-ekonomi yang menjulang di bawah pemerintahan Taliban.

Dia menyebut, harga pangan di Afghanistan telah melonjak lebih dari 50 persen, sistem perbankan tetap lumpuh, sementara layanan kesehatan di negara itu, yang sangat bergantung pada bantuan asing, sekarang berada di ambang kehancuran.

Borrell pun menyatakan keprihatinan tentang laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Taliban, termasuk pengecualian anak perempuan dari sekolah dan universitas.

Menurut Borrell, UE telah meningkatkan bantuan kemanusiaannya ke Afghanistan dari 57 juta euro menjadi 200 juta euro sejak pengambilalihan Taliban. Namun mereka kemudian menghentikan bantuan pembangunannya ke negara itu, bersama dengan IMF dan Bank Dunia.

“Skenario terburuk hanya akan dapat dihindari jika Taliban mengambil langkah-langkah yang memungkinkan masyarakat internasional untuk membantu rakyat Afghanistan (termasuk di bidang hak asasi manusia)," tegasnya, sebagaimana dimuat Russia Today.

Dia menambahkan bahwa Taliban juga harus mengizinkan penerbangan kemanusiaan dan menciptakan kondisi bagi staf perempuan PBB dan badan-badan lain untuk dapat bekerja di negara itu tanpa hambatan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya