Berita

Menteri Sosial Tri Rismaharini/Net

Politik

Aksi Marah-marah Risma karena Kegagalan Jelaskan Visi Jabatan sebagai Mensos

MINGGU, 03 OKTOBER 2021 | 22:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Aksi marah-marah Tri Rismaharini menjadi indikator kegagalan dalam menerapkan visi misi Kementerian Sosial. Dampaknya, menghambat laju kolektif kementerian yang dipimpin.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (3/10).

Menurut Dedi, aksi Risma telah merusak perhatian publik pada Mensos. Sebab, sosok Walikota Surabaya dua periode itu akan lebih kenal gemar marah ketimbang bekerja dengan benar.


"Risma gagal menjelaskan visi dan misi bidang yang ia tangani kepada bawahannya. Kondisi ini sangat menghambat laju kinerja kolektif kementerian yang ia pimpin, karena Risma miliki cara yang tidak pernah dipahami bahawannya," demikian kata Dedi.

Selain itu, bacaan Dedi, sosok Risma lebih terlihat tidak berada dalam passion sebagai Menteri, tetapi justru pekerja lapangan yang menerima perintah. Padahal kata Dedi, Risma seharusnya dapat menjadi pemimpin yang memberi perintah kepada anak buahnya.

Apalagi, setelah aksi marah-marah Risma di berbagai daerah, nyatanya tidak ada perubahan di Kemensos.

Risma kata Dedi, seharusnya bisa melakukan perbaikan setelah koleganya Mensos sebelumnya yang juga kader PDIP terjerat kasus rasuah di Kemensos.

"Sejauh ini, nyaris tidak ada perbaikan berarti di Kemensos pasca terungkapnya kriminalitas Juliari Batubara dalam skandal pencurian dana Bansos. Artinya Risma tak juga berprestasi selain hobi marah-marah," pungkas Dedi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya