Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan bahwa Amerika Serikat cepat atau lambat harus mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan/Net

Dunia

PM Pakistan: Cepat atau Lambat, AS Harus Akui Pemerintahan Taliban di Afghanistan

MINGGU, 03 OKTOBER 2021 | 17:40 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kekuasaan Taliban di Afghanistan cepat atau lambat harus diakui oleh negara-negara asing, termasuk Amerika Serikat.

Begitu kata Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam wawancara yang disiarkan televisi dengan TRT World yang berafiliasi dengan negara Turki akhir pekan ini.

Khan mengatakan, Amerika Serikat masih dalam keadaaan terkejut dan kebingungan setelah Taliban mengambilalih kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus lalu.


Selain itu, kata Khan, publik Amerika Serikat mencari kambing hitam dan menargetkan secara tidak adil Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Para kritikus mengatakan pemerintah yang didukung Barat di Afghanistan runtuh menyusul keputusan Biden untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.

Meskipun ada tekanan kuat, Biden tetap bersikukuh pada tenggat waktu 31 Agustus 2021 untuk menarik pasukan, mengakhiri perang terpanjang Amerika Serikat.

Penarikan pasukan Amerika Serikat adalah bagian dari perjanjian dengan Taliban yang ditandatangani di bawah mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2020.

Perjanjian yang ditandatangani di ibukota Qatar, Doha, juga meminta Taliban untuk tidak mengizinkan kelompok bersenjata seperti al-Qaeda menggunakan tanah Afghanistan untuk melakukan serangan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya.

Namun pengambilalihan militer yang dramatis atas Afghanistan oleh Taliban telah mendorong Amerika Serikat dan lembaga keuangan internasional untuk memutuskan hubungan dengan negara itu. Aset bank sentral Afghanistan senilai lebih dari 9 miliar dolar AS dibekukan oleh Amerika Serikat yang memicu krisis likuiditas.

Khan menilai, jika Amerika Serikat tidak mencairkan dana cadangan Afghanistan, maka negara itu dapat menghadapi situasi kacau dan bahwa Amerika Serikat harus menemukan solusi.

Dia menambahkan bahwa Pakistan sebagai negara yang bertetangga dengan Afghanistan khawatir bahwa krisis ekonomi dan kemanusiaan akan berdampak pada mereka. Saat ini saja, Pakistan telah menampung hampir 3,5 juta pengungsi Afghanistan.

Dalam wawancara yang sama, ketika Khan ditanya apakah dia "pro-Taliban", dia menjawab bahwa dia adalah "solusi anti-militer" dan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di Afghanistan adalah melalui cara damai.

Khan juga mengungkapkan bahwa pemerintahnya saat ini sedang dalam pembicaraan damai dengan beberapa kelompok di dalam Taliban Pakistan, yang dikenal dengan akronim TTP.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya