Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan bahwa Amerika Serikat cepat atau lambat harus mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan/Net

Global

PM Pakistan: Cepat atau Lambat, AS Harus Akui Pemerintahan Taliban di Afghanistan

MINGGU, 03 OKTOBER 2021 | 17:40 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kekuasaan Taliban di Afghanistan cepat atau lambat harus diakui oleh negara-negara asing, termasuk Amerika Serikat.

Begitu kata Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam wawancara yang disiarkan televisi dengan TRT World yang berafiliasi dengan negara Turki akhir pekan ini.

Khan mengatakan, Amerika Serikat masih dalam keadaaan terkejut dan kebingungan setelah Taliban mengambilalih kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus lalu.


Selain itu, kata Khan, publik Amerika Serikat mencari kambing hitam dan menargetkan secara tidak adil Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Para kritikus mengatakan pemerintah yang didukung Barat di Afghanistan runtuh menyusul keputusan Biden untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.

Meskipun ada tekanan kuat, Biden tetap bersikukuh pada tenggat waktu 31 Agustus 2021 untuk menarik pasukan, mengakhiri perang terpanjang Amerika Serikat.

Penarikan pasukan Amerika Serikat adalah bagian dari perjanjian dengan Taliban yang ditandatangani di bawah mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2020.

Perjanjian yang ditandatangani di ibukota Qatar, Doha, juga meminta Taliban untuk tidak mengizinkan kelompok bersenjata seperti al-Qaeda menggunakan tanah Afghanistan untuk melakukan serangan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya.

Namun pengambilalihan militer yang dramatis atas Afghanistan oleh Taliban telah mendorong Amerika Serikat dan lembaga keuangan internasional untuk memutuskan hubungan dengan negara itu. Aset bank sentral Afghanistan senilai lebih dari 9 miliar dolar AS dibekukan oleh Amerika Serikat yang memicu krisis likuiditas.

Khan menilai, jika Amerika Serikat tidak mencairkan dana cadangan Afghanistan, maka negara itu dapat menghadapi situasi kacau dan bahwa Amerika Serikat harus menemukan solusi.

Dia menambahkan bahwa Pakistan sebagai negara yang bertetangga dengan Afghanistan khawatir bahwa krisis ekonomi dan kemanusiaan akan berdampak pada mereka. Saat ini saja, Pakistan telah menampung hampir 3,5 juta pengungsi Afghanistan.

Dalam wawancara yang sama, ketika Khan ditanya apakah dia "pro-Taliban", dia menjawab bahwa dia adalah "solusi anti-militer" dan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di Afghanistan adalah melalui cara damai.

Khan juga mengungkapkan bahwa pemerintahnya saat ini sedang dalam pembicaraan damai dengan beberapa kelompok di dalam Taliban Pakistan, yang dikenal dengan akronim TTP.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya