Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan bahwa Amerika Serikat cepat atau lambat harus mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan/Net

Dunia

PM Pakistan: Cepat atau Lambat, AS Harus Akui Pemerintahan Taliban di Afghanistan

MINGGU, 03 OKTOBER 2021 | 17:40 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kekuasaan Taliban di Afghanistan cepat atau lambat harus diakui oleh negara-negara asing, termasuk Amerika Serikat.

Begitu kata Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam wawancara yang disiarkan televisi dengan TRT World yang berafiliasi dengan negara Turki akhir pekan ini.

Khan mengatakan, Amerika Serikat masih dalam keadaaan terkejut dan kebingungan setelah Taliban mengambilalih kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus lalu.


Selain itu, kata Khan, publik Amerika Serikat mencari kambing hitam dan menargetkan secara tidak adil Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Para kritikus mengatakan pemerintah yang didukung Barat di Afghanistan runtuh menyusul keputusan Biden untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.

Meskipun ada tekanan kuat, Biden tetap bersikukuh pada tenggat waktu 31 Agustus 2021 untuk menarik pasukan, mengakhiri perang terpanjang Amerika Serikat.

Penarikan pasukan Amerika Serikat adalah bagian dari perjanjian dengan Taliban yang ditandatangani di bawah mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2020.

Perjanjian yang ditandatangani di ibukota Qatar, Doha, juga meminta Taliban untuk tidak mengizinkan kelompok bersenjata seperti al-Qaeda menggunakan tanah Afghanistan untuk melakukan serangan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya.

Namun pengambilalihan militer yang dramatis atas Afghanistan oleh Taliban telah mendorong Amerika Serikat dan lembaga keuangan internasional untuk memutuskan hubungan dengan negara itu. Aset bank sentral Afghanistan senilai lebih dari 9 miliar dolar AS dibekukan oleh Amerika Serikat yang memicu krisis likuiditas.

Khan menilai, jika Amerika Serikat tidak mencairkan dana cadangan Afghanistan, maka negara itu dapat menghadapi situasi kacau dan bahwa Amerika Serikat harus menemukan solusi.

Dia menambahkan bahwa Pakistan sebagai negara yang bertetangga dengan Afghanistan khawatir bahwa krisis ekonomi dan kemanusiaan akan berdampak pada mereka. Saat ini saja, Pakistan telah menampung hampir 3,5 juta pengungsi Afghanistan.

Dalam wawancara yang sama, ketika Khan ditanya apakah dia "pro-Taliban", dia menjawab bahwa dia adalah "solusi anti-militer" dan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di Afghanistan adalah melalui cara damai.

Khan juga mengungkapkan bahwa pemerintahnya saat ini sedang dalam pembicaraan damai dengan beberapa kelompok di dalam Taliban Pakistan, yang dikenal dengan akronim TTP.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya