DK PBB Dinilai Terapkan Standar Ganda, Soal AS Diam, Soal Korut Lantang

Korea Utara menilai Dewan Keamanan PBB telah menerapkan standar ganda atas kegiatan militer di antara negara-negara anggota PBB.

Kritik itu dimuat dalam publikasi media pemerintah Korea Utara KCNA pada akhir pekan ini, di tengah sorotan global atas ujicoba rudal Korea Utara baru-baru ini.

Di tengah situasi tersebut, pada Jumat (1/10), Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan secara tertutup atas permintaan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk membahas soal peluncuran rudal Korea Utara.

Sehari sebelumnya, Pyongyang melakukan peluncuran rudal anti-pesawat yang baru dikembangkan. Ini merupakan bagian dari rangkaian ujicoba senjata baru-baru ini yang dilakukan oleh Korea Utara, termasuk peluncuran rudal hipersonik yang sebelumnya tidak terlihat, rudal balistik dan rudal jelajah dengan kemampuan nuklir potensial.

Melihat sikap Dewan Keamanan PBB, Direktur Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Korea Utara Jo Chol Su menilai bahwa ada provokasi serius yang tidak dapat ditoleransi.

Jo menuduh Dewan Keamanan PBB menerapkan standar ganda karena tetap diam tentang latihan militer gabungan Amerika Serikat dan uji senjatanya dengan sekutu. Namun lantang bersikap dan mempermasalahkan kegiatan militer yang dilakukan oleh Korea Utara. Padahal apa yang dilakukan oleh Korea Utara tidak lebih dari upaya untu membela diri.

"Ini adalah penolakan terhadap ketidakberpihakan, objektivitas dan keseimbangan, jalur kehidupan kegiatan PBB, dan manifestasi nyata dari standar kesepakatan ganda," kata Jo dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita resmi KCNA, dan dikabarkan ulang Reuters pada Minggu (3/10).

Jo memperingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat menghadapi konsekuensi jika terus melanggar kedaulatan Korea Utara dengan tongkat kesepakatan ganda dan mengandalkan cara berpikir dan penilaian ala Amerika Serikat.

Di sisi lain, Amerika Serikat telah mengkritik peluncuran itu dan menilainya telah mengganggu stabilitas dan menimbulkan ancaman regional.