Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Berkaca dari “Mata Najwa”, Iwan Sumule: Luhut Sulit Membantah Jejak Bisnis Tambangnya di Papua

MINGGU, 03 OKTOBER 2021 | 09:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perseteruan antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan dua aktivis pegiat sosial, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti turut menyita perhatian Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.

Iwan Sumule menilai bahwa Luhut kini dalam posisi terdesak. Sekalipun Luhut telah melaporkan keduanya ke polisi.

Luhut dalam posisi terdesak setelah acara “Mata Najwa” membeberkan fakta-fakta mengenai keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua. Fakta-fakta yang ditampilkan juga diyakini akan sulit dibantah oleh Luhut.


“Kalau melihat fakta yang ditampilkan “Mata Najwa", sepertinya Luhut akan sulit membantah bahwa memang ada "jejak" Luhut soal bisnis tambang di Papua,” ujarnya kepada redaksi, Minggu pagi (3/10).

Secara khusus, Iwan Sumule justru meminta kepada Haris Azhar dan Fatia untuk balik melaporkan Luhut ke polisi. Alasannya, karena data-data yang mereka laporkan disebut informasi bohong alias hoax.

“Sebaiknya Bung Haris Azhar melaporkan balik Luhut dengan laporan fitnah,” tutupnya.

Acara Mata Najwa sempat menampilkan hasil penelusuran dokumen data-data terbuka dan wawancara soal keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua.

Berikut laporan narasinya secara lengkap:

Kami mengidentifikasi ada 4 perusahaan yang memiliki konsensi tambang di Intan Jaya. Keempat perusahaan itu yakni BUMN PT Aneka Tambang, PT Madinah Qurrata'ain, PT Nusapati Patria, dan PT Kotabara Miratama.

Pada Oktober 2016, induk PT Madinah, yakni Perusahaan asal Australia West Wits Mining menyerahkan 30 persen kepemilikan proyek di Sungai Delewo kepada PT Tobacom Del Mandiri. Seperti tertera dalam annual report milik West Wits Mining pada dokumen ini.

Setahun kemudian pada 2017, West Wits Mining merilis berita peralihan saham itu akan diberikan pada PT Tambang Raya Sejahtera.

Saat membedah akta PT Tobacom Del Mandiri dan PT Tambang Raya Sejahtera, 2 perusahaan ini sama-sama dimiliki PT Toba Sejahtera.

Dari dokumen ini terlihat, hampir 99,9 persen saham PT Toba Sejahtera dikuasai Luhut Pandjaitan.

Meski menyebut mengakuisisi saham PT Madinah sejak 2016, perubahan kepemilikan saham di PT Madinah ternyata baru terjadi pada 2018.

Menariknya lagi, perubahan kepemilikan saham di PT Madinah itu ternyata tidak memasukkan PT Tobacom Del Mandiri atau PT Tambang Raya Sejahtera, melainkan perusahaan yang sama sekali berbeda, yaitu PT Bytech Binar Nusantara.

Sampai sekarang, Perusahaan ini memiliki 30 persen saham di PT Madinah, 99 persen saham PT Bytech dimiliki Paulus Prananto, dia adalah seorang purnawirawan TNI.

Sosok ini juga sempat muncul di dua perusahaan Luhut, yakni di PT Tambang Raya Sejahtera dan PT Tobacom Del Mandiri. Di situ, ia menjabat sebagai Direktur. Di akun LinkedInnya, sampai sekarang Paulus mengaku bekerja sebagai Direktur PT Toba Sejahtera, induk grup perusahaan yang dimiliki Luhut
.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya