Berita

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini/Net

Politik

Marah-marah Cara Usang Dongkrak Popularitas, Risma Lebih Baik Mundur Saja

SABTU, 02 OKTOBER 2021 | 13:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menyikapi sengkarut data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, memilih marah-marah hingga menunjuk-nunjuk dan menghampiri pegawai dinas sosialsetempat pada Kamis (3/9).

Melihat sikap temperamen Risma yang sudah dipertontonkan berkali-kali ke publik, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin menyayangkan sikap seorang Mensos yang bukan malah memberikan pemikiran solutif atas masalah pendataan yang ada, justru terus memperlihatkan kemarahan.

"Marah-marah itu hanya akan membuat orang tidak simpati padanya," kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu siang (2/10).


Ujang menyarankan Risma untuk mundur dari jabatannya. Sebab menurutnya, seorang menteri yang menaungi banyak pejabat teknis di bawahnya, sepatutnya bisa menyelesaikan persoalan data PKH dengan solusi parktis yang lahir dari pemikirannya.

"Jika hanya bisa marah-marah lebih baik mundur dari Mensos saja. Karut-marut soal PKH dan lain-lain itu tidak mungkin bisa beres dan selesai dengan cara marah-marah," tuturnya.

Lebih lanjut, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini memandang aksi marah-marah sudah usang, jika orientasinya hanya untuk mendongkrak popularitas.

Di sisi lain, gaya politik marah-marah ala Risma, menurut Ujang juga akan ditafsirkan berbeda oleh publik. Yaitu dia dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan.

"Marah-marah tanda tak mampu, tak mampu bekerja dengan baik. Pemimpin itu bukan marah-marah, tapi memberi keteladanan," pungkasnya.

Beredar sebuah video di Media Sosial (Medsos) Menteri Sosial Tri Rismaharini marah-marah lagi saat rapat bersama sejumlah pejabat di Gorontalo, Kamis (30/9) lalu.

Dengan emosi yang meluap-luap, Risma bahkan hingga menunjuk-nunjuk dan menghampiri pegawai dinas sosial setempat lantaran ada ketidaksinkronan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) setempat dengan data yang disampaikan pejabat Kemensos.

Pejabat Kemensos yang hadir dalam rapat mengaku tidak pernah mencoret data KPM PKH. Risma kemudian memarahi petugas PKH Gorontalo yang kebetulan ikut dalam rapat itu.

"Jadi bukan kita coret, ya. Kamu tak tembak kamu ya," kata Risma sambil berjalan mendatangi petugas PKH tersebut.

"Data-data itu yang sering jadi fitnah. Itu saya yang kena, tahu nggak," tegas Risma dengan nada meninggi dengan mata melotot.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya