Berita

Novel Baswedan/Net

Politik

Terima Ajakan Kapolri, Novel Jilat Ludah Sendiri

SABTU, 02 OKTOBER 2021 | 05:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Novel Baswedan dan 56 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Tindak (KPK) dianggap sebagai pukulan telak menguji harga diri dan kehormatan mantan penyidik KPK itu.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (ILKAB), Rudi S. Kamri menanggapi sikap Kapolri yang siap menampung Novel Baswedan dan 56 orang mantan pegawai KPK yang telah diberhentikan dengan hormat per 30 September kemarin karena tidak lolos dalam seleksi tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) sesuai UU 19/2019 tentang KPK.

"Nah di sisi lain kita harus mengingatkan kepada Kapolri bahwa Novel Baswedan khususnya, ini adalah mantan anggota Polri. Dan dia keluar dari anggota Polri memilih jadi penyidik di KPK. Dan kita ingat, Novel Baswedan ini selalu dan selalu menyerang institusi Polri berulang dan berulang, sering sekali," ujar Rudi dalam video yang diunggah di akun YouTube Kanal Anak Bangsa seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (1/10).


Rudi merasa heran jika seseorang yang sering menyerang institusi Polri, akan tetapi malah mau ditampung di institusi tersebut.

"Apakah tidak akan menjadi duri dalam daging di Polri ya? Nah ini bagi saya lebih pada pukulan telak dari Kapolri untuk mengetes atau menguji harga diri dan kehormatan seorang Novel Baswedan," kata Rudi.

Menurut Rudi, jika Novel Baswedan mau menerima tawaran Kapolri tersebut, Novel dianggap menjilat ludah sendiri.

"Kalau menurut saya, kalau Novel Baswedan mau menerima tawaran Kapolri artinya dia sudah menjilat ludah sendiri dan menurunkan harga dirinya. Dia menjadi manusia sampah menurut saya, karena apa? karena sudah sering menjelek-jelekan institusi Polri, kemudian menerima begitu saja. Ini integritasnya dan kredibilitasnya di mana?" tegas Rudi.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya