Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Net
Usulan Kapolri Jenderal Listyo Sigit akan menampung Novel Baswedan dan 56 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap menimbulkan rasa keadilan masyarakat tercabik-cabik.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (ILKAB), Rudi S. Kamri mengatakan, usulan Kapolri yang akan menampung Novel Baswedan dkk yang telah dinyatakan tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) akan memicu kecemburuan di masyarakat.
"Saya melihat rasa keadilan masyarakat agak tercabik-cabik, karena banyak juga orang yang ingin menjadi anggota Polri atau menjadi anggota Tentara, atau mungkin menjadi ASN di lembaga manapun, tidak diterima ya sudah tidak diterima saja," ujar Rudi dalam video yang diunggah di akun YouTube Kanal Anak Bangsa seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (1/10).
"Pertanyaannya mengapa 56 ini seolah-olah diistimewakan oleh Kapolri atau oleh Negara? Ini menurut saya akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. 'Loh kemarin saya daftar di Polri di tolak, saya daftar di ASN di lembaga ini ditolak, tidak ada yang peduli dengan saya'," sambung Rudi yang heran jika Polri maupun negara seolah-olah mengistimewakan Novel Baswedan dkk.
Bukan tanpa alasan, berbagai pertanyaan itu datang dan disampaikan kepada Rudi setelah pernyataan Kapolri yang siap menampung Novel Baswedan dkk yang telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK per 30 September kemarin.
"Itu saya menerima banyak masukan seperti itu. Bukan hanya satu dua, tapi ribuan orang mempertanyakan itu. Nah ini seolah-olah 56 orang ini menjadi warga negara yang istimewa. Tidak lolos TWK di lembaga KPK, kemudian begitu mudahnya ditampung oleh Polisi," jelas Rudi.
Rudi pun tidak mempersoalkan dan setuju dengan rasa kemanusiaan yang ditunjukkan Kapolri kepada Novel Baswedan dkk. Akan tetapi menurut Rudi, langkah tersebut dalam sistem administrasi ketatanegaraan maupun ASN dianggap kurang elok.
"Karena ini akan menjadi preseden nanti orang lain akan mempertanyakan, 'oh saya tidak lolos di ASN di Kumham, Polisi gimana mau menerima saya atau tidak?' Nah artinya apa? Kualitas 56 orang yang tidak lolos seleksi KPK ini harusnya menjadi pertimbangan. Dan tesnya adalah bukan tes teknis atau apa, tapi tes wawasan kebangsaan, tes nasionalisme," pungkas Rudi.
