Berita

Mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat John Bolton mengecam penanganan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan beberapa bulan belakangan/Net

Dunia

Mantan Orang Dekat Trump Peringatkan Taliban Mungkin Dapatkan Senjata Nuklir, Kok Bisa?

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 01:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Situasi politik dan keamanan yang masih terus berkembang di Afghanistan dicermati dengan serius oleh banyak pihak, tidak terkecuali mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat John Bolton.

Dalam sebuah wawancara di acara radio WABC 770 pada akhir pekan kemarin, Bolton mengecam penanganan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan beberapa bulan belakangan.

Dia memperingatkan bahwa bahwa hal semacam itu justru dapat menyebabkan kelompok militan Taliban mendapatkan senjata nuklir.


Kok bisa?

“Taliban yang menguasai Afghanistan mengancam kemungkinan teroris mengambil alih Pakistan. Itu berarti mungkin 150 senjata nuklir di tangan teroris,” kata Bolton.

Terlebih sejumlah negara tetangga juga memiliki kepentingan tersendiri di tengah situasi tersebut.

“China, yang sudah memiliki banyak pengaruh di Pakistan, akan meningkatkan pengaruhnya dan memberikan lebih banyak tekanan pada India. Ini adalah perkembangan besar di bagian dunia itu,” lanjutnya.

Bolton merupakan salah satu mantan pejabat top di bidang keamanan di negeri Paman Sam. Dia menjabat sebagai penasihat keamanan nasional dari April 2018 hingga September 2019 di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.

Dia mengkritik tajam bagaimana Amerika Serikat "kecolongan", karena setelah penarikan pasukannya, Taliban dapat dengan mudah menguasai seluruh wilayah Afghanistan dan puncaknya adalah pendudukan di Kabul pada 15. Agustus lalu.

Bolton mengatakan, Biden mempermalukan Amerika Serikat di panggung dunia dengan cara penarikan pasukan di Afghanistan.

"(Sekutu) bertanya-tanya apakah dia memiliki pegangan pada kebijakan luar negeri pemerintahannya sendiri?" kritiknya, sebagaimana dimuat ulang New York Post.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Kejagung Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi BGN

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:12

Karhutla Tak Cukup Dipadamkan, Harus Dicegah dan Diusut

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:00

Bung Karno Sang Orator

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:38

Tangis Megawati Pecah saat Wajah Bung Karno Muncul di Langit Gelora Bung Tomo

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:20

Jangan Takut, tapi Tetap Waspada soal Isu Rusuh Agustus Jilid II

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:07

15 Saksi Dugaan Penyalahgunaan Pelimpahan Nomor Porsi Haji 2026 Diperiksa

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:33

Tim Hukum Hukum Ungkap 30 Pelanggaran Penanganan Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:20

DSI Resmi Beroperasi, Ini Jajaran Direksi dan Komisarisnya

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:02

Soekarno Cup 2026 Libatkan 400 Talenta Muda

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01:31

Mustahil Sjafrie Larang Mahasiswi Unhan Berjilbab

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya