Berita

Mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat John Bolton mengecam penanganan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan beberapa bulan belakangan/Net

Dunia

Mantan Orang Dekat Trump Peringatkan Taliban Mungkin Dapatkan Senjata Nuklir, Kok Bisa?

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 01:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Situasi politik dan keamanan yang masih terus berkembang di Afghanistan dicermati dengan serius oleh banyak pihak, tidak terkecuali mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat John Bolton.

Dalam sebuah wawancara di acara radio WABC 770 pada akhir pekan kemarin, Bolton mengecam penanganan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan beberapa bulan belakangan.

Dia memperingatkan bahwa bahwa hal semacam itu justru dapat menyebabkan kelompok militan Taliban mendapatkan senjata nuklir.


Kok bisa?

“Taliban yang menguasai Afghanistan mengancam kemungkinan teroris mengambil alih Pakistan. Itu berarti mungkin 150 senjata nuklir di tangan teroris,” kata Bolton.

Terlebih sejumlah negara tetangga juga memiliki kepentingan tersendiri di tengah situasi tersebut.

“China, yang sudah memiliki banyak pengaruh di Pakistan, akan meningkatkan pengaruhnya dan memberikan lebih banyak tekanan pada India. Ini adalah perkembangan besar di bagian dunia itu,” lanjutnya.

Bolton merupakan salah satu mantan pejabat top di bidang keamanan di negeri Paman Sam. Dia menjabat sebagai penasihat keamanan nasional dari April 2018 hingga September 2019 di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.

Dia mengkritik tajam bagaimana Amerika Serikat "kecolongan", karena setelah penarikan pasukannya, Taliban dapat dengan mudah menguasai seluruh wilayah Afghanistan dan puncaknya adalah pendudukan di Kabul pada 15. Agustus lalu.

Bolton mengatakan, Biden mempermalukan Amerika Serikat di panggung dunia dengan cara penarikan pasukan di Afghanistan.

"(Sekutu) bertanya-tanya apakah dia memiliki pegangan pada kebijakan luar negeri pemerintahannya sendiri?" kritiknya, sebagaimana dimuat ulang New York Post.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya