Berita

Mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat John Bolton mengecam penanganan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan beberapa bulan belakangan/Net

Global

Mantan Orang Dekat Trump Peringatkan Taliban Mungkin Dapatkan Senjata Nuklir, Kok Bisa?

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 01:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Situasi politik dan keamanan yang masih terus berkembang di Afghanistan dicermati dengan serius oleh banyak pihak, tidak terkecuali mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat John Bolton.

Dalam sebuah wawancara di acara radio WABC 770 pada akhir pekan kemarin, Bolton mengecam penanganan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan beberapa bulan belakangan.

Dia memperingatkan bahwa bahwa hal semacam itu justru dapat menyebabkan kelompok militan Taliban mendapatkan senjata nuklir.


Kok bisa?

“Taliban yang menguasai Afghanistan mengancam kemungkinan teroris mengambil alih Pakistan. Itu berarti mungkin 150 senjata nuklir di tangan teroris,” kata Bolton.

Terlebih sejumlah negara tetangga juga memiliki kepentingan tersendiri di tengah situasi tersebut.

“China, yang sudah memiliki banyak pengaruh di Pakistan, akan meningkatkan pengaruhnya dan memberikan lebih banyak tekanan pada India. Ini adalah perkembangan besar di bagian dunia itu,” lanjutnya.

Bolton merupakan salah satu mantan pejabat top di bidang keamanan di negeri Paman Sam. Dia menjabat sebagai penasihat keamanan nasional dari April 2018 hingga September 2019 di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.

Dia mengkritik tajam bagaimana Amerika Serikat "kecolongan", karena setelah penarikan pasukannya, Taliban dapat dengan mudah menguasai seluruh wilayah Afghanistan dan puncaknya adalah pendudukan di Kabul pada 15. Agustus lalu.

Bolton mengatakan, Biden mempermalukan Amerika Serikat di panggung dunia dengan cara penarikan pasukan di Afghanistan.

"(Sekutu) bertanya-tanya apakah dia memiliki pegangan pada kebijakan luar negeri pemerintahannya sendiri?" kritiknya, sebagaimana dimuat ulang New York Post.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya