Berita

Mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat John Bolton mengecam penanganan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan beberapa bulan belakangan/Net

Dunia

Mantan Orang Dekat Trump Peringatkan Taliban Mungkin Dapatkan Senjata Nuklir, Kok Bisa?

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 01:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Situasi politik dan keamanan yang masih terus berkembang di Afghanistan dicermati dengan serius oleh banyak pihak, tidak terkecuali mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat John Bolton.

Dalam sebuah wawancara di acara radio WABC 770 pada akhir pekan kemarin, Bolton mengecam penanganan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan beberapa bulan belakangan.

Dia memperingatkan bahwa bahwa hal semacam itu justru dapat menyebabkan kelompok militan Taliban mendapatkan senjata nuklir.


Kok bisa?

“Taliban yang menguasai Afghanistan mengancam kemungkinan teroris mengambil alih Pakistan. Itu berarti mungkin 150 senjata nuklir di tangan teroris,” kata Bolton.

Terlebih sejumlah negara tetangga juga memiliki kepentingan tersendiri di tengah situasi tersebut.

“China, yang sudah memiliki banyak pengaruh di Pakistan, akan meningkatkan pengaruhnya dan memberikan lebih banyak tekanan pada India. Ini adalah perkembangan besar di bagian dunia itu,” lanjutnya.

Bolton merupakan salah satu mantan pejabat top di bidang keamanan di negeri Paman Sam. Dia menjabat sebagai penasihat keamanan nasional dari April 2018 hingga September 2019 di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.

Dia mengkritik tajam bagaimana Amerika Serikat "kecolongan", karena setelah penarikan pasukannya, Taliban dapat dengan mudah menguasai seluruh wilayah Afghanistan dan puncaknya adalah pendudukan di Kabul pada 15. Agustus lalu.

Bolton mengatakan, Biden mempermalukan Amerika Serikat di panggung dunia dengan cara penarikan pasukan di Afghanistan.

"(Sekutu) bertanya-tanya apakah dia memiliki pegangan pada kebijakan luar negeri pemerintahannya sendiri?" kritiknya, sebagaimana dimuat ulang New York Post.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Fenomena, Warga Sumsel Ramai-Ramai Siarkan Banjir Secara Live

Minggu, 05 April 2026 | 21:48

Besok Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri

Minggu, 05 April 2026 | 21:29

Kejagung Periksa Kajari Karo Danke Rajagukguk

Minggu, 05 April 2026 | 20:57

Rekan Akmil Kenang Dedikasi Mayor Zulmi di Medan Tugas

Minggu, 05 April 2026 | 20:47

LPSK: RUU PSDK Harus Perkuat SIstem Perlindungan Saksi dan Korban

Minggu, 05 April 2026 | 20:31

JK: Saya Kenal Roy Suryo, Tapi Tak Pernah Danai Isu Ijazah Jokowi

Minggu, 05 April 2026 | 19:58

Simpan Telur di Kulkas, Dicuci Dulu atau Tidak?

Minggu, 05 April 2026 | 19:56

BRIN Ungkap Asa-Usul Cahaya Misterius di Langit Lampung

Minggu, 05 April 2026 | 19:15

Mayor Anumerta Zulmi Salah Satu Prajurit Terbaik Kopassus

Minggu, 05 April 2026 | 18:51

Terendus Skema Gulingkan Prabowo Lewat Rekayasa Krisis dan Kerusuhan

Minggu, 05 April 2026 | 18:33

Selengkapnya