Berita

Mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat John Bolton mengecam penanganan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan beberapa bulan belakangan/Net

Dunia

Mantan Orang Dekat Trump Peringatkan Taliban Mungkin Dapatkan Senjata Nuklir, Kok Bisa?

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 01:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Situasi politik dan keamanan yang masih terus berkembang di Afghanistan dicermati dengan serius oleh banyak pihak, tidak terkecuali mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat John Bolton.

Dalam sebuah wawancara di acara radio WABC 770 pada akhir pekan kemarin, Bolton mengecam penanganan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan beberapa bulan belakangan.

Dia memperingatkan bahwa bahwa hal semacam itu justru dapat menyebabkan kelompok militan Taliban mendapatkan senjata nuklir.


Kok bisa?

“Taliban yang menguasai Afghanistan mengancam kemungkinan teroris mengambil alih Pakistan. Itu berarti mungkin 150 senjata nuklir di tangan teroris,” kata Bolton.

Terlebih sejumlah negara tetangga juga memiliki kepentingan tersendiri di tengah situasi tersebut.

“China, yang sudah memiliki banyak pengaruh di Pakistan, akan meningkatkan pengaruhnya dan memberikan lebih banyak tekanan pada India. Ini adalah perkembangan besar di bagian dunia itu,” lanjutnya.

Bolton merupakan salah satu mantan pejabat top di bidang keamanan di negeri Paman Sam. Dia menjabat sebagai penasihat keamanan nasional dari April 2018 hingga September 2019 di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.

Dia mengkritik tajam bagaimana Amerika Serikat "kecolongan", karena setelah penarikan pasukannya, Taliban dapat dengan mudah menguasai seluruh wilayah Afghanistan dan puncaknya adalah pendudukan di Kabul pada 15. Agustus lalu.

Bolton mengatakan, Biden mempermalukan Amerika Serikat di panggung dunia dengan cara penarikan pasukan di Afghanistan.

"(Sekutu) bertanya-tanya apakah dia memiliki pegangan pada kebijakan luar negeri pemerintahannya sendiri?" kritiknya, sebagaimana dimuat ulang New York Post.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya