Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Di Tengah Isu Penyusupan, Seharusnya TNI Jadi Inisiator Nobar Film PKI

KAMIS, 30 SEPTEMBER 2021 | 08:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tidak adanya inisiasi dari TNI agar masyarakat menonton film G30S/PKI disayangkan sejumlah pihak. Apalagi, tengah muncul isu tentang adanya penyusupan Partai Komunis Indonesia (PKI) di tubuh TNI yang dihembuskan oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.  

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengurai bahwa film merupakan sebuah karya seni. Film juga bisa menjadi sebuah pengingat sejarah untuk generasi selanjutnya.

Jika kemudian film tersebut dianggap kontroversi, maka film lain dengan perspektif berbeda juga harus bisa diperlihatkan.


Menurutnya, peristiwa G30S/PKI sampai hari ini masih menjadi misteri dari berbagai sudut. Tapi poin yang bisa dipetik adalah, peristiwa itu merupakan sebuah fragment kelam dari perjalanan bangsa Indonesia

“Mestinya kita apresiasi jika pihak TNI bisa rutin memperingati tragedi tersebut sebagai sebuah ingatan," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/9).

Di tengah isu penyusupan PKI atau paham radikal lainnya di tubuh TNI, seharusnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi pihak yang memiliki inisiatif melakukan penegasan terhadap isu yang selalu menjadi kontroversi.

"Namun sayang justru TNI hari ini terlihat enggan menjadi inisiator 'nobar' film tersebut," pungkas Satyo.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya