Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron/RMOL
Permintaan Kapolri untuk merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) telah selaras dengan semangat komisi antirasuah itu dalam memperhatikan nasib pegawainya.
Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam proses alih status pegawai menjadi ASN, KPK telah melaksanakannnya dengan berdasarkan dan mengikuti prosedur hukum yang diamanatkan oleh UU dan peraturan pelaksananya.
Salah satunya adalah melakukan TWK yang pelaksanaan sampai dengan penetapan hasilnya dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai organ negara yang berwenang melaksanakan manajemen ASN.
"Pimpinan telah memperjuangkan dalam rapat koordinasi dengan BKN. Kemenpan, KASN, LAN dan Kemenkumham, namun hasilnya 56 pegawai KPK dimaksud tidak bisa dialihkan menjadi ASN KPK adalah karena hasil tes TWK yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh BKN 56 Pegawai KPK dinyatakan TMS, sehingga tidak dapat dialihkan menjadi ASN," tutur Ghufron kepada wartawan, Rabu (29/9).
Oleh karena itu, KPK menyambut baik tawaran Kapolri merekrut 56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) TWK untuk diproses menjadi ASN di Polri. KPK pun menyerahkan proses lebih lanjut sepenuhnya kepada pemerintah dalam hal ini Kemenpan dan BKN, sesuai peraturan perundang-undangan.
"Hal ini selaras dengan semangat KPK untuk tetap memperhatikan nasib pegawai KPK yang dinyatakan TMS dalam proses alih status pegawai KPK ini," kata Ghufron.
Melalui proses tersebut KPK berharap dapat meningkatkan kompetensi Polri dalam ranah pemberantasan korupsi di Indonesia.
"KPK akan terus akan melakukan kolaborasi secara sinergi dengan Polri dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi," pungkas Ghufron.
