Berita

Kader PSI Viani Limardi yang dipecat DPP PSI/RmOLJakarta

Politik

PSI Ajukan Surat Pemberhentian Viani Limardi Sebagai Anggota DPRD DKI ke Kemendagri

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 13:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi memecat Viani Limardi dari keanggotaan partai karena terbukti telah melanggar AD/ART.

Menurut Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, Viani juga otomatis tidak bisa lagi menjadi anggota DPRD DKI mewakili PSI.

Sesuai prosedur yang berlaku, PSI akan segera melayangkan surat kepada Kemendagri dan pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait hal ini.


Isyana Bagoes Oka menegaskan, sejak surat DPP PSI dikeluarkan pada Sabtu (25/9) dan menunggu keputusan Kemendagri, Viani sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PSI.

"Segala tindakan Sis Viani setelahnya tidak terkait lagi dengan PSI,” ujar Isyana lewat keterangan tertulisnya, Rabu (29/9).

Bagi PSI, kata Isyana, yang terpenting adalah memastikan nilai-nilai PSI terus terawat dan dipraktikkan. Mulai dari solidaritas, kesetaraan, dan anti-korupsi wajib dijalankan secara konsisten oleh semua kader.

“Menjadi anggota DPRD adalah tanggung jawab, bukan privilege yang tidak dapat dievaluasi," jelas Isyana.

Selama ini, lanjutnya, seluruh aleg PSI tidak pernah dimintai hal-hal seperti pemotongan gaji dan uangnya disetor ke partai.

"Kami hanya meminta mereka hadir dan kerja untuk rakyat,” pungkas Isyana.


Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya