Berita

Jurubicara Pentagon John Kirby telah mengatakan bahwa Amerika Serikat membutuhkan serangan pesawat tak berawak terhadap teroris di Afghanistan/Net

Dunia

Taliban: AS Duduki Wilayah Udara Afghanistan Secara Ilegal

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 13:16 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Operasi pesawat tak berawak milik Amerika Serikat di wilayah udara Afghanistan yang terjadi sejak beberapa waktu belakangan membuat geram kelompok Taliban yang kini berkuasa di negara tersebut.

Melalui sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa (28/9), pemerintahan Taliban atau mereka menyebutnya dengan nama Imarah Islam Afghanistan, menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk secara ilegal menduduki wilayah Afghanistan, termasuk wilayah udara.

Pernyataan yang sama juga menegaskan bahwa pesawat tak berawak Amerika Serikat baru-baru ini terlihat terbang di atas wilayah udara Afghanistan. Hal itu melanggar hukum internasional dan janji Amerika Serikat.


Taliban juga menegaskan bahwa pemerintah Taliban menjaga wilayah tanah dan udara Afghanistan dan mendesak semua negara, tidak terkecuali Amerika Serikat, untuk menghormati hukum dan janji internasional serta memperlakukan Afghanistan berdasarkan rasa saling menghormati.

Di sisi lain, sebelumnya juru bicara Pentagon John Kirby telah mengatakan bahwa Amerika Serikat membutuhkan serangan pesawat tak berawak terhadap teroris di Afghanistan. Dia menegaskan bahwa negeri Paman Sam tidak memerlukan izin dari Taliban untuk melakukan hal itu.

Kirby juga mengatakan bahwa dia tidak yakin akan membutuhkan izin seperti itu di masa depan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya