Berita

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Luqman Hakim/RMOL

Politik

Luqman Hakim: Pemilu Dilaksanakan 15 Mei 2024 Berpotensi Gagalkan Pilkada Serentak

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 13:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Luqman Hakim mewanti-wanti pemerintah untuk belajar dari pengalaman Pemilu 2019 yang telah memakan korban ratusan jiwa.

"Mari belajar dari pengalaman. Coblosan Pemilu 2019 dilakukan 17 April 2019, KPU menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu tanggal 21 Mei 2019. Artinya, penetapan rekapitulasi Pemilu 15 Mei akan dilakukan sekitar tanggal 20 Juni 2024,” ucap Luqman lewat keterangan persnya, Selasa (28/9).

Dia menyampaikan, penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) baru rampung 100 persen bulan Agustus 2019. Artinya, sekitar 3 bulan lebih dari penetapan rekapitulasi hasil Pemilu.


"Ingat, UU yang dipakai dasar Pemilu 2019 dan 2024 sama. Tidak ada perubahan sedikitpun. Artinya, alur dan waktu pemilu 2019 akan berulang pada pemilu 2024,” katanya.

Luqman menambahkan, jika pencoblosan Pemilu 15 Mei 2024, penyelesaian sengketa pemilu oleh MK akan final pada pertengahan Agustus 2024.

Imbasnya, kata Luqman yang paling memungkinkan adalah pelaksanaan Pilkada serentak di bulan November akan gagal dilaksanakan.

Dengan demikian, Politisi PKB itu khawatir akan terjadi kekacauan tahapan Pilkada serentak yang sudah diamanahkan dalam UU 7/2017.

"Jika ini yang terjadi, kita harus bersiap menghadapi kekacauan tahapan Pilkada 2024 dan sangat mungkin berdampak Pilkada serentak November 2024 gagal dilaksanakan,” tutupnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei 2024.

Pada rapat dengar pendapat Komisi II DPR pada 6 September, telah disepakati bahwa Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024. Kesepakatan itu hasil pembahasan dari Komisi II, DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri.

Keputusan 21 Februari belum ditetapkan karena saat itu Mendagri Tito tidak hadir dan hanya diwakili anak buahnya.

Pada 16 September lalu, Tito di hadapadn Komisi II DPR dan beberapa pihak mengusulkan agar Pemilu diadakan pada bulan April atau Mei 2024.

Argumentasinya, selain logistik Pemilu juga faktor potensi keterbelahan masyarakat dan memanasnya tensi politik.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya