Berita

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi/Net

Politik

PPP Tidak Setuju Pemerintah Usulkan Pemilu Serentak Digelar 15 Mei 2024

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 13:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan pelaksanaan Pemilu serentak dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024.

Sebelumnya di rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI 16 September lalu terjadi perdebatan antara pemerintah dan parlemen terkait waktu pelaksanaan.

Saat RDP, Tito tidak setuju Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024. Tanggal tersebut disepakati di RDP sebelumnya pada 6 September 2021.


Sebagai representasi pemerintah, Tito mengatakan jika dilaksanakan 21 Februari selain alasan logistik, Tito khawatir tensi Pemilu akan memanas dan berpotensi menimbulkan keterbelahan masyarakat.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan bahwa fraksinya tidak sepakat dengan pelaksanaan Pemilu yang berlangsung pada 15 Mei 2024 mendatang.

“Kami tidak sepenuhnya setuju dengan usulan pemerintah bahwa pemilu  digelar 15 Mei 2024. Sebagai sebuah usulan kami menghargainya dan tentu harus persetujuan DPR dan penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu),” ucap Awiek, Selasa (29/9).

Ketua DPP PPP ini menambahkan, sebagai peserta Pemilu, PPP mengaku siap kapan saja jadwal yang diusulkan, namun PPP beranggapan tidak elok jika hanya memikirkan dari sudut pandang peserta Pemilu semata.

Ia berpendapat, keputusan kapan pelaksanaan Pemilu harus juga memperhatikan teknis pelaksanaanya dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak pada Bulan November di tahun yang sama.

“Artinya jika Pemilu nasional bulan Mei, maka jarak dengan Pilkada hanya 6 bulan sudah pasti berhimpitan dengan pelaksanaan Pilkada,” tegasnya.

"Belum lagi kalau Pilpres 2 putaran, maka akan menyita waktu. Termasuk juga adanya sengketa di MK,” imbuhnya.

Menurutnya, dalam UU Pilkada telah disebutkan bahwa syarat untuk mengusung calon kepala daerah mengau pada hasil pemilu terakhir yaitu hasil Pemilu 2024 mendatang.

“Maka sebenarnya yang lebih rasional itu adalah memajukan jadwal Pemilu nasional ke bulan Maret atau setidaknya tetap di bulan april, bukan malah memundurkan ke bulan Mei,” demikian pendapat Ketua Umum GMPI ini.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Yayasan Trisakti Teken MoU Garap 80 Hektare Lahan Jagung Hibrida

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:58

TNI AL Perkuat Diplomasi Maritim dalam Agenda Tahunan RSIS

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:31

Segudang Harapan dari Inggris, Prancis dan Swiss

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:13

Galeri Investasi FEB Unusia jadi Wadah Mahasiswa Melek Pasar Modal

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:45

Pesan Prabowo di WEF 2026 jadi Arah Baru Perdamaian Dunia

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:25

Bareskrim Bawa Banyak Dokumen Usai Geledah Kantor DSI

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:00

Fenomena Kuil Pemujaan Jabatan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:40

PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:18

Konsisten Budaya Keselamatan, Kunci PTPN IV PalmCo Catat 23 Juta Jam Zero Accident

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Kembali Tiba di Tanah Air Bawa Komitmen Investasi Rp90 Triliun

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:33

Selengkapnya