Berita

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi/Net

Politik

PPP Tidak Setuju Pemerintah Usulkan Pemilu Serentak Digelar 15 Mei 2024

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 13:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan pelaksanaan Pemilu serentak dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024.

Sebelumnya di rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI 16 September lalu terjadi perdebatan antara pemerintah dan parlemen terkait waktu pelaksanaan.

Saat RDP, Tito tidak setuju Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024. Tanggal tersebut disepakati di RDP sebelumnya pada 6 September 2021.


Sebagai representasi pemerintah, Tito mengatakan jika dilaksanakan 21 Februari selain alasan logistik, Tito khawatir tensi Pemilu akan memanas dan berpotensi menimbulkan keterbelahan masyarakat.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan bahwa fraksinya tidak sepakat dengan pelaksanaan Pemilu yang berlangsung pada 15 Mei 2024 mendatang.

“Kami tidak sepenuhnya setuju dengan usulan pemerintah bahwa pemilu  digelar 15 Mei 2024. Sebagai sebuah usulan kami menghargainya dan tentu harus persetujuan DPR dan penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu),” ucap Awiek, Selasa (29/9).

Ketua DPP PPP ini menambahkan, sebagai peserta Pemilu, PPP mengaku siap kapan saja jadwal yang diusulkan, namun PPP beranggapan tidak elok jika hanya memikirkan dari sudut pandang peserta Pemilu semata.

Ia berpendapat, keputusan kapan pelaksanaan Pemilu harus juga memperhatikan teknis pelaksanaanya dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak pada Bulan November di tahun yang sama.

“Artinya jika Pemilu nasional bulan Mei, maka jarak dengan Pilkada hanya 6 bulan sudah pasti berhimpitan dengan pelaksanaan Pilkada,” tegasnya.

"Belum lagi kalau Pilpres 2 putaran, maka akan menyita waktu. Termasuk juga adanya sengketa di MK,” imbuhnya.

Menurutnya, dalam UU Pilkada telah disebutkan bahwa syarat untuk mengusung calon kepala daerah mengau pada hasil pemilu terakhir yaitu hasil Pemilu 2024 mendatang.

“Maka sebenarnya yang lebih rasional itu adalah memajukan jadwal Pemilu nasional ke bulan Maret atau setidaknya tetap di bulan april, bukan malah memundurkan ke bulan Mei,” demikian pendapat Ketua Umum GMPI ini.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya