Berita

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi/Net

Politik

PPP Tidak Setuju Pemerintah Usulkan Pemilu Serentak Digelar 15 Mei 2024

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 13:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan pelaksanaan Pemilu serentak dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024.

Sebelumnya di rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI 16 September lalu terjadi perdebatan antara pemerintah dan parlemen terkait waktu pelaksanaan.

Saat RDP, Tito tidak setuju Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024. Tanggal tersebut disepakati di RDP sebelumnya pada 6 September 2021.


Sebagai representasi pemerintah, Tito mengatakan jika dilaksanakan 21 Februari selain alasan logistik, Tito khawatir tensi Pemilu akan memanas dan berpotensi menimbulkan keterbelahan masyarakat.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan bahwa fraksinya tidak sepakat dengan pelaksanaan Pemilu yang berlangsung pada 15 Mei 2024 mendatang.

“Kami tidak sepenuhnya setuju dengan usulan pemerintah bahwa pemilu  digelar 15 Mei 2024. Sebagai sebuah usulan kami menghargainya dan tentu harus persetujuan DPR dan penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu),” ucap Awiek, Selasa (29/9).

Ketua DPP PPP ini menambahkan, sebagai peserta Pemilu, PPP mengaku siap kapan saja jadwal yang diusulkan, namun PPP beranggapan tidak elok jika hanya memikirkan dari sudut pandang peserta Pemilu semata.

Ia berpendapat, keputusan kapan pelaksanaan Pemilu harus juga memperhatikan teknis pelaksanaanya dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak pada Bulan November di tahun yang sama.

“Artinya jika Pemilu nasional bulan Mei, maka jarak dengan Pilkada hanya 6 bulan sudah pasti berhimpitan dengan pelaksanaan Pilkada,” tegasnya.

"Belum lagi kalau Pilpres 2 putaran, maka akan menyita waktu. Termasuk juga adanya sengketa di MK,” imbuhnya.

Menurutnya, dalam UU Pilkada telah disebutkan bahwa syarat untuk mengusung calon kepala daerah mengau pada hasil pemilu terakhir yaitu hasil Pemilu 2024 mendatang.

“Maka sebenarnya yang lebih rasional itu adalah memajukan jadwal Pemilu nasional ke bulan Maret atau setidaknya tetap di bulan april, bukan malah memundurkan ke bulan Mei,” demikian pendapat Ketua Umum GMPI ini.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya