Berita

Dutabesar Afghanistan untuk PBB Ghulam Isaczai mengundurkan diri dari kesempatan untuk memberikan pidato kepada para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB/Net

Dunia

Dubes Afghanistan dari Pemerintahan Ghani Batal Bicara di PBB, Diancam Taliban?

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 12:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Gejolak politik yang terjadi di Afghanistan berbuntut panjang hingga ke ranah PBB. Awal pekan ini (Senin, 27/9), Dutabesar Afghanistan untuk PBB Ghulam Isaczai mengundurkan diri dari kesempatan untuk memberikan pidato kepada para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB.

Isaczai merupakan dubes yang ditunjuk oleh masa pemerintahan Ashraf Ghani. Namun setelah Ghani digulingkan dan Taliban berkuasa, Isaczai memilih untuk bertahan di posisinya karena menganggap bahwa dirinya masih memiliki kredential yang kuat. Dia juga lantang melontarkan kritik kepada Taliban.

Di sisi lain, Taliban menilai bahwa posisi yang diduduki oleh Isaczai tidak sah dan Taliban sudah mempersiapkan dubes baru untuk menggantikannya di PBB, yakni Suhail Shaheen. Akan tetapi, PBB belum mengakui kepemimpinan Taliban di Afghanistan, sehingga dubes baru yang ditunjuk Taliban pun belum memiliki hak untuk berkantor di New York.


Di tengah situasi tersebut, pekan lalu Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi meminta untuk berpidato di pertemuan para pemimpin dunia di PBB. Namun PBB tidak menggubris itu dan memasukkan nama Isaczai sebagai perwakilan Afghanistan yang akan berpidato di PBB mewakili pemerintahan presiden Ashraf Ghani yang digulingkan bulan lalu. Dia diperkirakan akan memberikan pidato mengkritik Taliban.

Namun, tiba-tiba saja dia memutuskan untuk mundur dari daftar pembicara.

"Kami telah menerima informasi bahwa Negara Anggota (Afghanistan) menarik partisipasinya dalam Debat Umum yang dijadwalkan hari ini,” kata Jurubicara Majelis Umum PBB Monica Grayley, sebagaimana dikabarkan Al Jazeera.

Grayley sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa misi Afghanistan untuk PBB tidak memberikan alasan mengapa mereka tiba-tiba melakukan penarikan itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya