Pemerintah Usul Pemilu Mei 2024, Komisi II FPKS: Opsi Februari Lebih Berkualitas

Usulan Pemilu Serentak pada 15 Mei 2024 yang disampaikan pemerintah akan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

Menurut anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, baik KPU maupun Komisi II DPR RI sudah satu pandangan bahwa pemilu 2024 digelar bulan Februari. Hal itu sebagaimana hasil kesepakatan dalam rapat kerja beberapa waktu lalu.

"Jadi, pemerintah perlu mempertimbangkan pendapat KPU dan tentu DPR dalam hal ini Komisi II,” kata Mardani kepada wartawan, Selasa (29/9).

Legislator dari Fraksi PKS in menyampaikan, hal yang paling utama dalam pelaksanaan pemilu 2024 yakni pemilu dan pilkada yang dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak harus berkualitas dan menghasilkan kepala pemerintahan yang baik.

“Serta perwakilan rakyat yang berkualitas, baik di pusat ataupun daerah. Karena hakikatnya, pemilu dan pilkada adalah memilih eksekutif dan legislatif yang akan bekerja untuk rakyat. Ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan pemilih terhadap para calonnya,” katanya.

Dengan digelarnya pemilu Februari 2024, maka waktu untuk penyelesaian sengketa pemilu legislatif dan pemilu presiden serta penetapan hasil pemilu cukup panjang dengan jadwal pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada sendiri diagendakan digelar November 2024.

Oleh sebab itu, Mardani meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan keputusan KPU dan Komisi II DPR RI. Karena dengan waktu yang cukup, makan beban kerja penyelenggaran pemilu juga tidak terlalu berat.

"Terakhir, opsi KPU yang Februari lebih memberi kesempatan bagi penyelenggara untuk bekerja dengan baik,” tandasnya.