Berita

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

TNI Lebih Dipercaya Ketimbang Presiden, Pengamat: Persepsi Publik Berdasarkan Apa yang Dirasakan

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 11:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia, TNI mendapatkan kepercayaan publik sebesar 90 persen. Angka tersebut melampaui tingkat kepercayaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Hal ini bisa terjadi karena TNI dianggap lebih dekat dengan rakyat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dalam pandangan pengamat politik Dedi Kurnia Syah, hal ini merupakan sebuah persepsi kolektif. Pasalnya dalam beberapa survei lainnya, TNI juga menjadi unggulan dan mendapatkan kepercayaan publik.


"Ini persepsi kolektif, TNI dalam beberapa survei IPO juga ditempatkan publik sebagai lembaga paling dipercaya, berbanding terbalik dengan Polri,” ucap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/9).

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) ini menyampaikan, ada dua hal yang menjadikan presiden kurang dipercaya oleh masyarakat.

"Presiden dilihat publik dari kebijakan jangka pendek. Apa yang dirasakan publik saat ini itulah yang akan dipersepsikan. Dan Presiden memang dalam kondisi sulit hari ini, terutama soal penanganan pandemi yang dianggap publik menyulitkan aktivitas ekonomi tingkat bawah,” paparnya.

"Kepuasan pada Presiden sangat dinamis. Selain soal kebijakan, bisa juga karena faktor opini yang berkembang, terutama terkait sikap presiden yang dianggap tidak ramah pada kritikus,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya