Berita

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio/Ist

Politik

Soal Reshuffle Kabinet, Hensat: Dua Kementerian Ini Cocok Diisi PAN

SENIN, 27 SEPTEMBER 2021 | 17:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat isu reshuffle kembali menguat. Lalu akan ditempatkan di pos kementerian apa kader PAN oleh Jokowi?

Terkait hal ini, sejumlah kalangan masyarakat memprediksi PAN akan menggantikan pos kementerian yang diisi oleh kalangan profesional.

Seperti yang dikatakan analis komunikasi politik, Hendri Satrio, ada dua kementerian yang bisa diisi oleh kader PAN. Dua kementerian tersebut dinilai paling cocok dan sering ditempati oleh wakil dari partai berlambang matahari tersebut.


"Nah kalau PAN itu kan ada beberapa tempat ya, yang bisa yang selama ini dihuni oleh PAN ya pertama PAN-RB, yang kedua adalah di Perhubungan,” ucap Hensat, sapaan akrabnya, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/9).

Penggagas lembaga survei KedaiKOPI ini melanjutkan, jika PAN tidak ditempatkan di dua pos tersebut, ada dua kementerian lain yang rasanya pas diisi kader PAN. Yaitu Kementerian UMKM dan Kemendikbud.

"Kalau mau sama ya di dua kementerian itu, kalau mau beda ya kita lihat lagi kementerian yang dihuni oleh atau dikuasai oleh kader profesional, itu kan ada UMKM, Mendikbud mungkin ya. Antara itu, UMKM atau Mendikbud, yang diisi oleh profesional lah intinya,” tandas Hensat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya