Berita

Presiden Joko Widodo saat melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI/Net

Politik

TNI Lebih Dipercaya dibanding Presiden, Pengamat: Istana Banyak Masalah

SENIN, 27 SEPTEMBER 2021 | 15:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tingginya kepercayaan publik kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibanding kepercayaan kepada Kepala Negara sangat wajar terjadi di Indonesia.

Bagi pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, sejauh ini TNI merupakan institusi yang bersih. Terlebih, TNI juga tidak bermain politik.

“Wajar jika TNI menjadi institusi yang lebih dipercaya dibandingkan eksekutif. Selama ini TNI dengan rakyat dan tidak main politik karena dilarang UU dan lebih bersih dari institusi lain,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/9).


Hal itu berbanding terbalik dengan presiden. Selain dipenuhi dengan kebijakan politik, Istana Negara juga belakangan banyak disorot karena para pembantu presiden terlibat politik praktis, bahkan ada upaya kudeta partai yang diduga dilakukan orang dekat presiden, yakni Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko kepada Partai Demokrat.

“Kita tahu, di istana itu banyak masalah. Ada Moeldoko yang kudeta Demokrat, dan lain-lain,” tandasnya.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia yang digelar 17 sampai 21 September 2021, kepercayaan masyarakat kepada TNI paling tinggi dibandingkan dengan institusi lain. TNI dipercaya 90 persen responden sedngkan 7 persen sedikit percaya.

Di posisi kedua, ada presiden dengan tingkat kepercayaannya 82 persen, 15 persen responden menyatakan sedikit percaya. Mengekor Polri dengn tingkat kepercayaan 71 persen, sedangkan 24 persen lainnya sedikit percaya.

Di sisi lain, partai politik paling buncit dengan 48 persen percaya, 37 sedikit percaya, 9 persen tidak percaya. Sisanya tidak menjawab. Survei ini dilakukan dengan melibatkan 1200 responden mengggunakan metode simple random sampling.

Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya